Contoh Kebijakan Fiskal: Membeli Surat Berharga
Kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatannya. Salah satu contoh kebijakan fiskal adalah pembelian surat berharga.
Apa itu Membeli Surat Berharga?
Membeli surat berharga, seperti obligasi pemerintah, merupakan tindakan ekspansif dalam kebijakan fiskal. Artinya, pemerintah meningkatkan pengeluarannya dengan membeli surat berharga dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan penambahan jumlah uang beredar dalam perekonomian.
Bagaimana Cara Kerjanya?
Ketika pemerintah membeli surat berharga, mereka membayar dengan uang tunai kepada pemilik surat berharga. Uang tunai tersebut kemudian masuk ke dalam sirkulasi dan dapat digunakan untuk membelanja atau menabung. Hal ini akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Contoh Penerapan
Misalnya, pemerintah mengalami defisit anggaran. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah dapat mengeluarkan obligasi dan menjualnya kepada masyarakat. Namun, jika pemerintah ingin meningkatkan permintaan agregat, mereka dapat membeli kembali obligasi tersebut dari masyarakat. Dengan membeli obligasi, pemerintah menginjeksikan uang tunai ke dalam perekonomian dan merangsang pertumbuhan.
Dampak dari Pembelian Surat Berharga
Pembelian surat berharga dapat memiliki dampak positif dan negatif.
Dampak Positif:
- Meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Menurunkan suku bunga dan memudahkan akses kredit.
- Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi.
Dampak Negatif:
- Meningkatkan inflasi jika permintaan agregat terlalu tinggi.
- Meningkatkan utang pemerintah jika pembelian surat berharga dilakukan secara terus menerus.
- Menurunkan nilai mata uang jika permintaan agregat meningkat terlalu cepat.
Kesimpulan
Membeli surat berharga merupakan salah satu contoh kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian. Kebijakan ini dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah harus menimbang dampak positif dan negatif sebelum menerapkan kebijakan ini.
