Contoh Surat Bantahan Pengadilan Pajak
Surat bantahan pengadilan pajak adalah surat resmi yang diajukan oleh wajib pajak kepada Pengadilan Pajak untuk membantah putusan atau ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat ini berisi argumen dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa putusan atau ketetapan pajak tersebut tidak sah atau tidak adil.
Berikut adalah contoh surat bantahan pengadilan pajak:
[Nama Wajib Pajak] [Alamat Wajib Pajak] [Nomor Telepon Wajib Pajak] [Email Wajib Pajak]
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Pajak Di Tempat
Perihal: Bantahan Atas Putusan Pajak Nomor [Nomor Putusan Pajak]
Dengan hormat,
Menindaklanjuti putusan pajak Nomor [Nomor Putusan Pajak] yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal [Tanggal Putusan Pajak], dengan ini kami, [Nama Wajib Pajak], mengajukan bantahan atas putusan tersebut.
Alasan Bantahan:
- [Alasan Pertama]: Jelaskan alasan pertama Anda membantah putusan pajak dengan rinci. Berikan bukti-bukti yang mendukung alasan Anda.
- [Alasan Kedua]: Jelaskan alasan kedua Anda membantah putusan pajak dengan rinci. Berikan bukti-bukti yang mendukung alasan Anda.
- [Alasan Ketiga]: Jelaskan alasan ketiga Anda membantah putusan pajak dengan rinci. Berikan bukti-bukti yang mendukung alasan Anda.
Permohonan:
Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Pajak untuk:
- Membatalkan Putusan Pajak Nomor [Nomor Putusan Pajak].
- Menetapkan bahwa [Isi Permohonan Anda].
Demikian surat bantahan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
[Nama Wajib Pajak]
Catatan:
- Gantilah informasi dalam kurung siku dengan informasi yang sesuai.
- Pastikan surat bantahan Anda ditulis dengan jelas, logis, dan sistematis.
- Lampirkan bukti-bukti yang mendukung argumen Anda.
- Sertakan salinan putusan pajak yang Anda bantah.
Penting untuk diingat bahwa contoh surat ini hanyalah contoh dasar. Anda mungkin memerlukan modifikasi dan penyesuaian sesuai dengan kasus spesifik Anda.
Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum pajak untuk mendapatkan panduan dan bantuan dalam mengajukan bantahan atas putusan pajak.
