Contoh Surat Gugatan Praperadilan
Berikut ini adalah contoh surat gugatan praperadilan yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri
di -
Tempat
Dengan hormat,
Perihal: Permohonan Praperadilan
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama Pemohon]
Alamat: [Alamat Pemohon]
No. Telp/HP: [Nomor Telepon/HP Pemohon]
Sebagai Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan Praperadilan terhadap penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh:
Nama: [Nama Tergugat]
Jabatan: [Jabatan Tergugat]
Alamat: [Alamat Tergugat]
Dengan alasan sebagai berikut:
- [Uraikan alasan permohonan praperadilan, misalnya penetapan tersangka tidak sah, penahanan tidak sah, atau penyidikan tidak sah]
- [Uraikan alasan permohonan praperadilan, misalnya penetapan tersangka tidak sah, penahanan tidak sah, atau penyidikan tidak sah]
- [Uraikan alasan permohonan praperadilan, misalnya penetapan tersangka tidak sah, penahanan tidak sah, atau penyidikan tidak sah]
Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan sbb:
- Menerima permohonan Praperadilan ini.
- Menyatakan sah penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melepaskan Pemohon dari penahanan.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon.
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.
Demikian surat permohonan Praperadilan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami,
[Tanda Tangan Pemohon]
[Nama Pemohon]
Catatan:
- Anda perlu memodifikasi contoh surat gugatan praperadilan ini dengan data yang sesuai dengan kasus Anda.
- Anda perlu menyertakan bukti-bukti yang mendukung permohonan praperadilan Anda.
- Anda perlu berkonsultasi dengan pengacara untuk memastikan bahwa surat gugatan praperadilan Anda sudah sesuai dengan ketentuan hukum.
Penting untuk diingat bahwa contoh surat gugatan praperadilan ini hanya sebagai referensi dan tidak dapat digunakan sebagai pengganti konsultasi hukum profesional.
