Contoh Surat Pencabutan SK Kepala Sekolah
Surat pencabutan SK Kepala Sekolah merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti Dinas Pendidikan atau yayasan, untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Sekolah. Pencabutan SK ini dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti:
- Pelanggaran Kode Etik: Kepala Sekolah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi guru atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- Ketidakmampuan Bekerja: Kepala Sekolah dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- Masa Jabatan Berakhir: Masa jabatan Kepala Sekolah telah berakhir dan belum diperpanjang.
- Permintaan Pengunduran Diri: Kepala Sekolah mengajukan surat pengunduran diri.
- Alasan Lain: Alasan lain yang dianggap sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berikut adalah contoh surat pencabutan SK Kepala Sekolah yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
[Nama Instansi]
[Alamat Instansi]
[Nomor Telepon]
[Email Instansi]
SURAT KEPUTUSAN
Nomor: [Nomor Surat]
Tentang: Pencabutan SK Kepala Sekolah
MEMPERHATIKAN:
- Surat Keputusan [Nama Instansi] Nomor: [Nomor SK Pengangkatan] tentang Pengangkatan [Nama Kepala Sekolah] sebagai Kepala Sekolah [Nama Sekolah] tertanggal [Tanggal SK Pengangkatan].
- [Alasan pencabutan SK, contoh: pelanggaran kode etik, ketidakmampuan bekerja, masa jabatan berakhir, permintaan pengunduran diri, atau alasan lain].
MEMUTUSKAN:
MENCABUT Surat Keputusan [Nama Instansi] Nomor: [Nomor SK Pengangkatan] tentang Pengangkatan [Nama Kepala Sekolah] sebagai Kepala Sekolah [Nama Sekolah] tertanggal [Tanggal SK Pengangkatan].
DITEtapkan di: [Tempat]
Pada tanggal: [Tanggal]
[Jabatan]
[Nama Pimpinan]
[Tanda Tangan]
[Stempel Instansi]
Catatan:
- Isi surat dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing kasus.
- Pastikan nomor surat, tanggal, dan identitas kepala sekolah yang dicabut SK-nya sesuai.
- Surat ini harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberi stempel resmi instansi.
Setelah surat pencabutan SK Kepala Sekolah dikeluarkan, pihak yang berwenang harus menunjuk kepala sekolah baru atau melakukan proses pengangkatan kepala sekolah baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
