Contoh Surat Permohonan Cerai Anggota TNI
Permohonan cerai adalah proses hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Bagi anggota TNI, permohonan cerai memiliki ketentuan dan prosedur khusus yang harus dipenuhi.
Berikut contoh surat permohonan cerai anggota TNI:
Kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama]
di Tempat
Perihal: Permohonan Cerai
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama: [Nama Lengkap]
- Pangkat/Nrp: [Pangkat dan Nomor Registrasi Personel]
- Jabatan: [Jabatan dalam TNI]
- Satuan: [Satuan tempat bertugas]
- Alamat: [Alamat Lengkap]
Menyatakan bahwa saya adalah suami/istri dari:
- Nama: [Nama Pasangan]
- Alamat: [Alamat Lengkap]
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya mengajukan permohonan cerai terhadap istri/suami saya, [Nama Pasangan], berdasarkan alasan:
- [Sebutkan alasan permohonan cerai dengan jelas dan spesifik, misalnya: Perselisihan yang tak terselesaikan, Kekerasan dalam rumah tangga, Perselingkuhan, dll.]
Sebagai bukti pendukung permohonan ini, saya lampirkan:
- [Daftar bukti-bukti yang mendukung permohonan cerai, misalnya: Akta nikah, Akta kelahiran anak, Surat keterangan dari pihak berwenang, dll.]
Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda Tangan]
[Nama Lengkap]
[Pangkat/Nrp]
[Catatan:]
- Surat permohonan cerai harus ditulis dengan bahasa yang formal dan sopan.
- Sebutkan alasan permohonan cerai dengan jelas dan spesifik.
- Lampirkan bukti-bukti yang mendukung permohonan cerai.
- Pastikan semua data yang tercantum dalam surat permohonan cerai akurat.
Penting untuk diketahui:
- Permohonan cerai anggota TNI harus diajukan melalui komandan satuannya.
- Proses perceraian anggota TNI diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Konsultasikan dengan seorang pengacara yang berpengalaman untuk mendapatkan informasi dan bantuan hukum yang tepat.
Artikel ini hanya sebagai contoh dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti konsultasi hukum profesional.
