Contoh Surat Permohonan Intervensi
Surat permohonan intervensi adalah surat yang diajukan oleh pihak ketiga yang ingin terlibat dalam suatu perkara hukum yang sedang berjalan. Intervensi dilakukan jika pihak ketiga merasa keputusannya dalam perkara tersebut akan berdampak langsung pada dirinya.
Berikut contoh surat permohonan intervensi:
SURAT PERMOHONAN INTERVENSI
Nomor : ... / ... / ... / ...
Perihal : Permohonan Intervensi
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri ... di - Tempat
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ... Alamat : ... Nomor Telepon : ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan intervensi dalam perkara perdata Nomor : ... / Pdt.G/ ... / ... / ... yang diajukan oleh Penggugat, ..., melawan Tergugat, ..., berdasarkan alasan sebagai berikut:
1. Latar Belakang Perkara
... (uraikan latar belakang perkara, singkat dan jelas) ...
2. Alasan Permohonan Intervensi
... (uraikan alasan mengapa Pemohon ingin menjadi pihak intervensi, jelaskan dampak putusan perkara terhadap Pemohon) ...
3. Posisi Pemohon
... (jelaskan posisi Pemohon dalam perkara, apakah mendukung Penggugat atau Tergugat) ...
4. Permohonan
Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri ... untuk berkenan mengabulkan permohonan intervensi Pemohon dalam perkara tersebut.
Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Hormat kami,
Pemohon,
...
Catatan:
- Silahkan sesuaikan isi surat dengan kasus dan situasi yang Anda hadapi.
- Anda dapat menambahkan lampiran yang mendukung permohonan Anda.
- Pastikan Anda menyertakan identitas lengkap dan alamat Anda pada surat.
Informasi Tambahan:
- Surat permohonan intervensi harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang sedang menyidangkan perkara tersebut.
- Pemohon intervensi harus memiliki kepentingan hukum yang nyata dalam perkara tersebut.
- Keputusan mengenai diterimanya permohonan intervensi sepenuhnya berada di tangan Hakim.
Disclaimer:
Contoh surat ini hanya sebagai panduan dan tidak dapat diartikan sebagai konsultasi hukum. Untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat, Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara yang berkompeten.
