Contoh Surat Permohonan ke Mahkamah Konstitusi
Surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan dokumen penting yang diajukan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Berikut contoh surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi:
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta
Perihal: Permohonan Pemeriksaan Judicial Review Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama : ...
- Alamat : ...
- Nomor Telepon : ...
- Email : ...
Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan nama undang-undang dan tahun) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal ... (sebutkan pasal yang dianggap bertentangan).
Dasar Permohonan:
- Pasal ... UUD 1945 (sebutkan pasal UUD 1945 yang menjadi dasar permohonan).
- Putusan MK Nomor ... Tahun ... (sebutkan putusan MK yang relevan dengan permohonan).
- Alasan lain: (jelaskan alasan lain yang mendasari permohonan, misalnya dampak negatif dari undang-undang tersebut bagi pemohon atau masyarakat).
Alasan Yuridis:
- Norma dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan norma dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945).
- Penafsiran norma tersebut (jelaskan penafsiran pemohon terhadap norma tersebut).
- Alasan mengapa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (jelaskan alasan hukum yang mendasari permohonan).
Dampak:
- Dampak negatif dari undang-undang tersebut bagi pemohon (jelaskan dampak negatif yang dialami pemohon).
- Dampak negatif dari undang-undang tersebut bagi masyarakat (jelaskan dampak negatif yang dialami masyarakat secara luas).
Permohonan:
Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi untuk:
- Menerima permohonan judicial review ini.
- Memeriksa dan menguji Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan nama undang-undang dan tahun) terhadap UUD 1945.
- Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan nama undang-undang dan tahun) bertentangan dengan UUD 1945.
Sebagai lampiran permohonan ini, kami sertakan:
- Salinan identitas pemohon (KTP, SIM, Paspor).
- Salinan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan nama undang-undang dan tahun).
- Bukti-bukti lain yang mendukung permohonan (misalnya, surat keterangan, dokumen resmi, berita, dll.).
Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
[Nama Pemohon]
[Tanda Tangan]
Catatan:
- Contoh surat permohonan di atas hanya merupakan contoh.
- Anda perlu menyesuaikannya dengan kasus dan kondisi yang Anda hadapi.
- Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan lawyer/advokat yang ahli dalam bidang hukum konstitusi untuk memastikan bahwa permohonan Anda memenuhi syarat dan prosedur yang benar.
Penting! Sebelum mengajukan permohonan, pastikan Anda sudah memahami prosedur pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di situs resmi Mahkamah Konstitusi.
