Contoh Surat BKM (Badan Koordinasi Musyawarah)
Pengertian BKM
BKM merupakan singkatan dari Badan Koordinasi Musyawarah. BKM adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. BKM berperan sebagai wadah musyawarah dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana BLT untuk kesejahteraan masyarakat.
Contoh Surat BKM
Berikut contoh surat BKM:
Surat Keputusan Badan Koordinasi Musyawarah (BKM) Desa [Nama Desa]
Nomor : [Nomor Surat]
Tanggal : [Tanggal Surat]
Perihal : Penetapan Pengurus BKM Desa [Nama Desa]
Menimbang:
- Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa [Nama Desa], diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah musyawarah dan pengambilan keputusan.
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah warga, telah disepakati untuk membentuk Badan Koordinasi Musyawarah (BKM) Desa [Nama Desa].
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu ditetapkan Surat Keputusan BKM Desa [Nama Desa] tentang Penetapan Pengurus BKM.
Mengingat :
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Desa [Nama Desa] Nomor [Nomor Peraturan Desa] tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
Pertama :
Tentang Penetapan Pengurus BKM Desa [Nama Desa]
- Ketua : [Nama Ketua]
- Sekretaris : [Nama Sekretaris]
- Bendahara : [Nama Bendahara]
- Anggota :
- [Nama Anggota 1]
- [Nama Anggota 2]
- [Nama Anggota 3]
- [Nama Anggota 4]
- [Nama Anggota 5]
Kedua :
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : [Nama Desa]
Pada Tanggal : [Tanggal Surat]
Ketua BKM Desa [Nama Desa]
[Tanda Tangan dan Nama Terang]
Catatan:
- Contoh surat ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pembuatan surat BKM.
- Isi surat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di desa masing-masing.
- Pastikan surat ditandatangani oleh Ketua BKM dan distempel.
Kesimpulan
Surat BKM merupakan dokumen penting yang mengatur tentang kepengurusan dan pengelolaan dana BKM di tingkat desa. Dengan adanya surat ini, pengelolaan dana BKM diharapkan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Semoga artikel ini bermanfaat.
