Contoh Surat Gugatan Pemberhentian Kepala Desa
Surat gugatan pemberhentian kepala desa diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika seseorang merasa keberatan atas keputusan pemberhentian kepala desa yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum.
Berikut adalah contoh surat gugatan pemberhentian kepala desa:
Surat Gugatan
Perihal: Gugatan Pemberhentian Kepala Desa
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara [Nama Kota]
di Tempat
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama Penggugat] Alamat: [Alamat Penggugat] No. Telepon: [No. Telepon Penggugat]
Dengan ini mengajukan gugatan kepada Tergugat:
Nama: [Nama Tergugat] Jabatan: [Jabatan Tergugat] Alamat: [Alamat Tergugat]
Terhadap
Keputusan [Nama Tergugat] No. [Nomor Keputusan] Tanggal [Tanggal Keputusan]
Tentang Pemberhentian Kepala Desa [Nama Desa]
Dasar Gugatan:
- Putusan pemberhentian kepala desa tersebut tidak sah dan melanggar hukum karena [alasan ketidaksah-an putusan].
- Proses pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena [alasan ketidaksesuaian proses pemberhentian dengan peraturan perundang-undangan].
- Keputusan pemberhentian kepala desa tersebut merugikan Penggugat karena [alasan kerugian yang diderita Penggugat].
Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:
- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan [Nama Tergugat] No. [Nomor Keputusan] Tanggal [Tanggal Keputusan] tentang Pemberhentian Kepala Desa [Nama Desa].
- Menyatakan bahwa Penggugat tetap menjabat sebagai Kepala Desa [Nama Desa].
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.
Demikian Surat Gugatan ini dibuat untuk diajukan kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara [Nama Kota] untuk diperiksa dan diputus.
Hormat Kami,
[Nama Penggugat]
Catatan:
- Contoh surat gugatan ini hanya sebagai panduan umum dan perlu disesuaikan dengan kasus yang dihadapi.
- Penggugat sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara untuk memastikan bahwa surat gugatan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi syarat formal.
- Pastikan semua informasi yang tercantum dalam surat gugatan akurat dan benar.
Ingat: Informasi ini bersifat umum dan tidak dapat menggantikan konsultasi hukum dengan profesional.
