Contoh Surat Kuasa Pemecahan Sertifikat Tanah
Surat kuasa pemecahan sertifikat tanah adalah dokumen penting yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan proses pemecahan sertifikat tanah atas nama pemberi kuasa. Dokumen ini diperlukan untuk mempermudah proses pemecahan sertifikat tanah, terutama jika pemilik tanah berhalangan hadir atau tidak dapat melakukan proses tersebut secara langsung.
Berikut adalah contoh surat kuasa pemecahan sertifikat tanah yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
SURAT KUASA
Nomor : .../..../..../....
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ....................................... Alamat : ....................................... No. KTP : ....................................... (Sebagai Pemberi Kuasa)
Memberikan kuasa kepada :
Nama : ....................................... Alamat : ....................................... No. KTP : ....................................... (Sebagai Penerima Kuasa)
Untuk dan atas nama saya sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Mengurus dan menyelesaikan proses pemecahan sertifikat tanah atas nama saya, dengan nomor sertifikat ......................................., dan lokasi tanah di .......................................
- Menandatangani segala dokumen dan surat-surat yang diperlukan dalam proses pemecahan sertifikat tanah tersebut.
- Melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pemecahan sertifikat tanah tersebut.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Memberikan Kuasa,
....................................... (Tanda Tangan)
Saksi-Saksi :
- ....................................... (Tanda Tangan)
- ....................................... (Tanda Tangan)
Catatan :
- Silakan sesuaikan contoh surat di atas dengan data dan keperluan Anda.
- Anda perlu melampirkan fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
- Surat kuasa ini harus ditandatangani di atas materai Rp. 10.000.
Penting untuk diketahui bahwa proses pemecahan sertifikat tanah memerlukan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Pastikan Anda memahami prosedur yang berlaku di wilayah Anda dan berkonsultasi dengan pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
