Contoh Surat Pemberhentian Gaji Sementara
Surat pemberhentian gaji sementara merupakan surat resmi yang digunakan perusahaan untuk memberitahukan kepada karyawan bahwa pembayaran gajinya akan dihentikan sementara waktu, baik karena alasan tertentu maupun karena kesalahan karyawan.
Berikut adalah contoh surat pemberhentian gaji sementara yang dapat Anda gunakan sebagai panduan:
[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan]
[Nomor Telepon Perusahaan]
[Email Perusahaan]
[Tanggal]
Kepada Yth.
[Nama Karyawan]
[Jabatan Karyawan]
[Alamat Karyawan]
Perihal: Pemberhentian Gaji Sementara
Dengan hormat,
Melalui surat ini, kami memberitahukan bahwa pembayaran gaji Anda akan dihentikan sementara waktu terhitung sejak [Tanggal] sampai dengan [Tanggal].
Pemberhentian gaji ini dilakukan karena [Sebutkan alasan pemberhentian gaji sementara]
Kami mohon kerjasamanya untuk memahami keputusan ini. Pembayaran gaji Anda akan dilanjutkan kembali setelah [Sebutkan persyaratan untuk melanjutkan pembayaran gaji] terpenuhi.
Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
[Nama Perusahaan]
[Nama dan Jabatan Penandatangan Surat]
Catatan:
- Alasan: Anda harus menyertakan alasan yang jelas dan spesifik mengapa gaji karyawan dihentikan sementara waktu.
- Tanggal: Anda harus menyertakan tanggal mulai dan tanggal berakhir dari pemberhentian gaji sementara.
- Persyaratan: Anda harus menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan untuk mendapatkan kembali pembayaran gajinya.
Penting:
- Pastikan surat tersebut dibuat dengan bahasa yang formal dan mudah dipahami.
- Pastikan surat tersebut ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- Berikan salinan surat kepada karyawan.
Tips:
- Bersikaplah profesional dan empati dalam berkomunikasi dengan karyawan.
- Jelaskan alasan pemberhentian gaji sementara secara detail dan mudah dipahami.
- Berikan solusi kepada karyawan untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan pemberhentian gaji sementara.
Disclaimer:
Contoh surat ini hanyalah panduan dan mungkin perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan situasi masing-masing. Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan surat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
