Contoh Surat Penetapan Majelis Hakim
Surat penetapan majelis hakim merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan yang berisi penetapan hakim-hakim yang akan menangani suatu perkara. Surat ini penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Berikut adalah contoh surat penetapan majelis hakim:
SURAT PENETAPAN MAJELIS HAKIM
Nomor : /Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Pst
Perihal : Penetapan Majelis Hakim
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Menimbang :
-
Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor : /Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Pst, telah diajukan permohonan perkara Perdata tentang [Masukan Jenis Perkara] dengan para pihak sebagai berikut:
- Penggugat: [Nama Penggugat]
- Tergugat: [Nama Tergugat]
-
Bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, perlu dibentuk Majelis Hakim.
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor [Nomor UU] tentang [Nama UU]
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor [Nomor Perma] tentang [Nama Perma]
Memutuskan :
MENEtapkan:
Pertama: Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata tentang [Masukan Jenis Perkara] dengan Nomor Perkara **/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh [Nama Penggugat] terhadap [Nama Tergugat] dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua Majelis Hakim : [Nama Hakim]
- Hakim Anggota : [Nama Hakim]
- Hakim Anggota : [Nama Hakim]
Kedua: Surat Penetapan Majelis Hakim ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Pusat
**Pada tanggal [Tanggal]
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
[Nama Ketua Pengadilan]
[Tanda Tangan]
[Stempel]
Catatan:
- [Masukan Jenis Perkara]: Silahkan masukkan jenis perkara yang akan diadili.
- [Nama Penggugat]: Silahkan masukkan nama lengkap penggugat.
- [Nama Tergugat]: Silahkan masukkan nama lengkap tergugat.
- [Nama Hakim]: Silahkan masukkan nama lengkap hakim-hakim yang ditunjuk.
- [Tanggal]: Silahkan masukkan tanggal surat penetapan dibuat.
Pasal-pasal hukum yang relevan:
- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 207 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Hakim
- Pasal 227 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Hakim
Semoga contoh surat penetapan majelis hakim ini dapat membantu Anda.