Contoh Surat Pengalihan Piutang

3 min read Oct 15, 2024
Contoh Surat Pengalihan Piutang

Contoh Surat Pengalihan Piutang

Surat Pengalihan Piutang adalah surat resmi yang dibuat untuk menyatakan bahwa hak tagih atas suatu piutang telah dialihkan dari pihak pemberi utang kepada pihak penerima utang. Surat ini biasanya dibuat dalam bentuk akta resmi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berikut adalah contoh surat pengalihan piutang:

SURAT PENGALIHAN PIUTANG

Nomor: ... Tanggal: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: ... Jabatan: ... Alamat: ... Nomor Induk Kependudukan (NIK): ...

Selaku Pemberi Utang (Pihak Pertama)

2. Nama: ... Jabatan: ... Alamat: ... Nomor Induk Kependudukan (NIK): ...

Selaku Penerima Utang (Pihak Kedua)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Bahwa Pihak Pertama memiliki piutang kepada:

Nama: ... Alamat: ... Nomor Induk Kependudukan (NIK): ...

Besar Piutang: ...

Bahwa Pihak Pertama dengan ini melepaskan hak tagih piutangnya kepada Pihak Kedua, dengan segala hak dan kewajibannya.

Pihak Kedua menerima pengalihan hak tagih piutang tersebut dengan segala hak dan kewajibannya.

Demikian surat pengalihan piutang ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Yang Menyerahkan,

(Nama Pemberi Utang)

Yang Menerima,

(Nama Penerima Utang)

Keterangan:

  • Isi surat ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kasus yang terjadi.
  • Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan notaris atau lawyer untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari surat ini.
  • Surat pengalihan piutang sebaiknya dibuat dalam bentuk akta resmi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kegunaan Surat Pengalihan Piutang:

  • Sebagai bukti resmi pengalihan hak tagih piutang.
  • Untuk memudahkan proses penagihan piutang.
  • Untuk melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama atas piutang tersebut.
  • Untuk memindahkan hak dan kewajiban atas piutang kepada Pihak Kedua.

Catatan:

Contoh surat di atas hanyalah contoh dasar. Anda perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kasus yang terjadi. Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan panduan yang lebih tepat.