Contoh Surat Perdamaian KDRT Suami Istri
Surat Perdamaian ini dibuat di [Kota/Kabupaten], pada tanggal [Tanggal], oleh dan antara:
1. [Nama Suami], beralamat di [Alamat Suami], selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. [Nama Istri], beralamat di [Alamat Istri], selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Menimbang:
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua merupakan suami istri yang sah berdasarkan akta nikah [Nomor Akta Nikah] tanggal [Tanggal Pernikahan].
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan [Uraikan secara singkat KDRT yang terjadi].
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyadari bahwa perselisihan tersebut telah merugikan kedua belah pihak, khususnya [Uraikan kerugian yang dialami].
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua ingin menyelesaikan perselisihan ini secara kekeluargaan dan mencapai perdamaian.
Menetapkan:
Pasal 1:
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk [Uraikan isi perdamaian yang disepakati, contoh: berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan KDRT, melakukan konseling bersama, dll].
Pasal 2:
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk [Uraikan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai perdamaian, contoh: menjalani konseling di lembaga resmi, berjanji saling menghormati, dll].
Pasal 3:
Surat Perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Pasal 4:
Surat Perdamaian ini berlaku sebagai kesepakatan final dan mengikat kedua belah pihak.
Pasal 5:
Segala hal yang tidak diatur dalam Surat Perdamaian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
Demikian Surat Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar, masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Pihak Pertama:
[Tanda Tangan Suami]
[Nama Lengkap Suami]
Pihak Kedua:
[Tanda Tangan Istri]
[Nama Lengkap Istri]
Catatan:
- Silahkan ganti bagian yang dikurung dengan informasi yang sesuai dengan kasus KDRT yang terjadi.
- Pastikan isi surat perdamaian jelas dan spesifik, serta memuat kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
- Segera konsultasikan kepada pihak berwenang (seperti LPA, kepolisian, atau mediator) untuk mendapatkan bantuan dan saran dalam menyelesaikan konflik KDRT.
Penting diingat: Surat perdamaian ini hanyalah contoh dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kasus. Untuk mendapatkan solusi terbaik dan perlindungan hukum yang tepat, disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang.
