Contoh Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan ke Disnaker
Berikut adalah contoh surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker):
[Nama Perusahaan]
[Alamat Perusahaan]
[Nomor Telepon Perusahaan]
[Email Perusahaan]
Kepada Yth.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
[Nama Kota/Kabupaten]
[Alamat Disnaker]
Perihal : Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan
Dengan hormat,
Melalui surat ini, kami [Nama Perusahaan] yang beralamat di [Alamat Perusahaan] memohon kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan [Nama Kota/Kabupaten] untuk dapat mengesahkan Peraturan Perusahaan kami.
Berikut lampiran yang kami sertakan:
- [Jumlah] Lembar Peraturan Perusahaan
- [Jumlah] Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Peraturan Perusahaan
- [Jumlah] Lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Perusahaan
- [Jumlah] Lembar Surat Keterangan dari Serikat Pekerja/Dewan Perwakilan Serikat Pekerja (DPSK)
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
[Nama Perusahaan]
[Nama dan Jabatan Penanggung Jawab]
[Tanda Tangan]
[Stempel Perusahaan]
Catatan:
- Isi surat dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- Pastikan semua lampiran sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
- Sertakan alamat email dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- Kirimkan surat permohonan melalui pos atau diantar langsung ke Disnaker.
Informasi Tambahan
- Peraturan perusahaan merupakan aturan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.
- Peraturan perusahaan harus disahkan oleh Disnaker agar memiliki kekuatan hukum.
- Pengesahan peraturan perusahaan dilakukan setelah perusahaan mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- Pengesahan peraturan perusahaan umumnya memakan waktu [Durasi Waktu Pengesahan] setelah pengajuan.
Tips Mengurus Pengesahan Peraturan Perusahaan:
- Konsultasikan dengan lawyer atau konsultan hukum yang ahli di bidang ketenagakerjaan.
- Pahami dengan baik peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Laksanakan rapat pembahasan peraturan perusahaan dengan melibatkan pekerja/buruh.
- Pastikan peraturan perusahaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- Siapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pengesahan.
- Ikuti prosedur dan alur yang ditentukan oleh Disnaker.
Semoga informasi ini bermanfaat!
