Contoh Surat Permohonan Pengujian UU
Berikut ini contoh surat permohonan pengujian UU yang dapat Anda gunakan sebagai panduan:
Kepada Yth.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di - Jakarta
Perihal: Permohonan Pengujian UU Nomor ... Tahun ...
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Alamat : Jabatan : No. Telp :
Mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan nama UU) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Dasar Permohonan:
- Pasal ... ayat ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal ... ayat ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan UU terkait).
Alasan Permohonan:
- (Sebutkan alasan permohonan secara detail dan jelas, berikan argumentasi yang kuat dan logis berdasarkan hukum dan fakta yang ada)
- (Contoh: UU tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya, atau norma hukum internasional yang berlaku bagi Indonesia)
- (Contoh: UU tersebut merugikan hak dan/atau kepentingan pemohon dan/atau pihak lain yang terkait)
- (Contoh: UU tersebut tidak adil dan diskriminatif)
Permohonan:
Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menguji Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan nama UU) dan menyatakan bahwa (sebutkan poin permohonan, misalnya: UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian dinyatakan tidak berlaku).
Lampiran:
- Surat kuasa (jika ada)
- Dokumen pendukung lainnya (jika ada)
Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
(Tanda tangan pemohon)
(Nama lengkap pemohon)
Catatan:
- Ganti bagian yang bertanda kurung dengan informasi yang sesuai dengan kasus Anda.
- Pastikan untuk menggunakan bahasa yang formal dan sopan.
- Perhatikan tata bahasa dan ejaan yang benar.
- Kirimkan surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi melalui pos atau secara langsung.
Penting:
Contoh surat permohonan ini hanya sebagai panduan. Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan bantuan dalam menyusun surat permohonan yang sesuai dengan kasus Anda.
