Contoh Surat Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana
Berikut adalah contoh surat permohonan peninjauan kembali perkara pidana yang dapat Anda gunakan sebagai panduan:
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri [Nama Kota]
di tempat
Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Nomor [Nomor Putusan]
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pemohon] Alamat : [Alamat Pemohon] Nomor Telepon : [Nomor Telepon Pemohon]
Sebagai Terpidana dalam perkara pidana dengan nomor register perkara [Nomor Register Perkara], dengan ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Tinggi [Nama Kota] Nomor [Nomor Putusan] tanggal [Tanggal Putusan].
Dasar Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
- [Alasan pertama yang mendasari permohonan PK, contoh: Adanya bukti baru yang menguatkan bahwa Terpidana tidak bersalah]
- [Alasan kedua yang mendasari permohonan PK, contoh: Terdapat kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi]
- [Alasan ketiga yang mendasari permohonan PK, contoh: Putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung]
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri [Nama Kota] untuk dapat mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ini dan memeriksa kembali putusan Pengadilan Tinggi [Nama Kota] Nomor [Nomor Putusan] tanggal [Tanggal Putusan].
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi [Nama Kota] Nomor [Nomor Putusan] tanggal [Tanggal Putusan]
- Surat Kuasa kepada [Nama Kuasa Hukum]
- Bukti-bukti baru yang mendukung permohonan PK (jika ada)
Demikian permohonan Peninjauan Kembali ini saya sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama Pemohon]
Catatan:
- [Nama Kota] : Ganti dengan nama kota tempat perkara diadili.
- [Nomor Putusan] : Ganti dengan nomor putusan Pengadilan Tinggi.
- [Tanggal Putusan] : Ganti dengan tanggal putusan Pengadilan Tinggi.
- [Nomor Register Perkara] : Ganti dengan nomor register perkara di Pengadilan Negeri.
- [Nama Kuasa Hukum] : Ganti dengan nama kuasa hukum pemohon (jika ada).
- [Alasan] : Ganti dengan alasan-alasan yang mendasari permohonan PK. Pastikan alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 KUHAP.
- Bukti-bukti baru : Lampirkan bukti-bukti baru yang mendukung permohonan PK (jika ada).
Penting untuk dicatat bahwa ini hanyalah contoh surat dan perlu disesuaikan dengan kasus spesifik Anda. Sebaiknya konsultasikan dengan pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum yang lebih akurat dan profesional.
