Contoh Surat Pernyataan Pelanggaran Pondok Pesantren
Berikut ini adalah contoh surat pernyataan pelanggaran pondok pesantren yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
[Nama Pondok Pesantren] [Alamat Pondok Pesantren]
SURAT PERNYATAAN
Nomor: [Nomor Surat] Perihal: Pernyataan Pelanggaran
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Santri] Jenis Kelamin : [Jenis Kelamin Santri] Tempat, Tanggal Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir Santri] Alamat : [Alamat Santri] Nomor Kamar : [Nomor Kamar Santri] No. Telepon : [Nomor Telepon Santri]
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan pelanggaran di Pondok Pesantren [Nama Pondok Pesantren] berupa: [Sebutkan Pelanggaran yang Dilakukan]
Atas pelanggaran tersebut, saya menyatakan:
- Menyadari sepenuhnya bahwa tindakan saya tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren [Nama Pondok Pesantren].
- Bersedia menerima segala sanksi yang diberikan oleh pihak pondok pesantren atas pelanggaran yang saya lakukan.
- Berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari.
- Bersedia untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kedisiplinan diri.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
[Tempat, Tanggal]
Hormat Saya,
[Tanda Tangan Santri]
[Nama Santri]
Catatan:
- Surat pernyataan ini dapat disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diberikan.
- Surat pernyataan ini sebaiknya ditulis dengan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami.
- Surat pernyataan ini sebaiknya dibaca dan dipahami oleh santri sebelum ditandatangani.
Sanksi Pelanggaran:
Sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar peraturan pondok pesantren dapat berupa:
- Teguran lisan atau tertulis
- Penghentian sementara dari kegiatan pondok pesantren
- Pengurangan nilai raport
- Pemanggilan orang tua/wali santri
- Pemindahan kamar
- Pengeluaran dari pondok pesantren
Penting untuk diingat bahwa setiap pondok pesantren memiliki peraturan dan sanksi yang berbeda. Oleh karena itu, Anda sebaiknya menanyakan kepada pihak pondok pesantren terkait peraturan dan sanksi yang berlaku sebelum membuat surat pernyataan pelanggaran.
