Contoh Surat Jawaban Tergugat PTUN
Berikut contoh surat jawaban tergugat PTUN yang dapat Anda gunakan sebagai panduan:
[Nama Tergugat]
[Alamat Tergugat]
[Nomor Telepon Tergugat]
[Email Tergugat]
Perihal: Jawaban Terhadap Gugatan Nomor [Nomor Perkara]
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara [Nama Kota]
Di Tempat
Dengan hormat,
Menanggapi gugatan yang diajukan oleh [Nama Penggugat] dalam perkara Nomor [Nomor Perkara] tentang [Uraian Singkat Perkara], dengan ini kami selaku Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:
I. Pendahuluan
- Tergugat menerima salinan surat gugatan pada tanggal [Tanggal Penerimaan Gugatan] dan telah mempelajari isi gugatan dengan seksama.
- Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan fakta.
II. Pokok Perkara
- Uraian Singkat Perkara:
- [Uraian singkat tentang duduk perkara dan apa yang menjadi pokok sengketa].
- Alasan Gugatan:
- [Uraian alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat].
- Tanggapan Terhadap Alasan Gugatan:
- [Tanggapan Tergugat terhadap alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan disertai bukti-bukti yang mendukung].
III. Dalil Hukum
- [Uraian dasar hukum yang mendasari jawaban Tergugat].
IV. Permohonan
Sehubungan dengan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara [Nama Kota] untuk memutuskan:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau tidak beralasan hukum.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
Demikianlah jawaban Tergugat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami,
[Tanda Tangan Tergugat]
[Nama Tergugat]
Catatan:
- Contoh di atas merupakan contoh dasar dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kasus yang dihadapi.
- Pastikan Anda mengganti bagian yang dikurung dengan informasi yang sesuai dengan kasus Anda.
- Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan advokat atau pengacara yang berpengalaman dalam bidang hukum tata usaha negara untuk mendapatkan bantuan dalam menyusun jawaban tergugat.
Penting untuk diingat bahwa contoh surat jawaban ini hanyalah panduan dan bukan merupakan pengganti konsultasi hukum profesional. Anda harus berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam bidang hukum tata usaha negara untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat sesuai dengan kasus Anda.
