Contoh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SK Menkumham berisi tentang penetapan atau pengesahan suatu peraturan, keputusan, atau tindakan yang berkaitan dengan bidang hukum dan hak asasi manusia.
Berikut adalah contoh SK Menkumham yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia:
Contoh 1: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HH.01.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Menimbang:
- Bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dari upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara;
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan.
Mengingat:
- Pasal 28D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
Pedoman Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan
Pasal 1
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
- Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa terkecuali.
Pasal 2
Hak asasi manusia yang harus dipenuhi di lembaga pemasyarakatan meliputi:
- Hak untuk hidup;
- Hak untuk kebebasan dan keamanan pribadi;
- Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- Hak untuk kebebasan pikiran, hati nurani dan beragama;
- Hak untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- Hak untuk berkumpul dan berserikat;
- Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- Hak untuk kesehatan;
- Hak untuk bekerja;
- Hak untuk mendapatkan keadilan.
Pasal 3
Pelaksanaan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan dengan memperhatikan:
- Prinsip kesetaraan;
- Prinsip non-diskriminasi;
- Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia;
- Prinsip akuntabilitas;
- Prinsip transparansi.
Pasal 4
Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……………..
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd
…………………
Contoh 2: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HH.01.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Nasional untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Menimbang:
- Bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan ancaman bagi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana perdagangan orang, perlu dibentuk Tim Nasional untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Mengingat:
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
Tim Nasional untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 1
Tim Nasional untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk dengan komposisi sebagai berikut:
- Ketua: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Wakil Ketua: Menteri Sosial Republik Indonesia
- Anggota:
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- Jaksa Agung Republik Indonesia
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia
- Perwakilan Akademisi yang ahli di bidang perdagangan orang
Pasal 2
Tugas dan fungsi Tim Nasional untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
- Menyusun strategi nasional pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- Melakukan koordinasi antar lembaga dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 3
Tim Nasional untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bekerja secara kolektif kolegial dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pasal 4
Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……………..
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd
…………………
Catatan:
- SK Menkumham yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dapat beragam, mulai dari penetapan pedoman, pembentukan tim, hingga pengesahan peraturan.
- Anda dapat menemukan contoh SK Menkumham yang lebih spesifik dan lengkap melalui situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- SK Menkumham merupakan dokumen penting yang menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Semoga contoh SK Menkumham di atas dapat membantu Anda!
