Contoh Surat Keputusan Tata Usaha Negara

6 min read Sep 10, 2024
Contoh Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Contoh Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SK TUN) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. SK TUN memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju.

Berikut ini beberapa contoh SK TUN yang dapat Anda pelajari:

1. SK TUN Penetapan Penerima Bantuan

Perihal: Penetapan Penerima Bantuan

Dasar:

  • Peraturan Menteri Sosial Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyaluran Bantuan ...
  • Keputusan Kepala Dinas Sosial ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan ...

Menimbang:

  • Bahwa berdasarkan ... (alasan perlunya bantuan)
  • Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, ditetapkan calon penerima bantuan ...

Mengingat:

  • Pasal ... Peraturan Menteri Sosial Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyaluran Bantuan ...
  • Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ...

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menetapkan penerima bantuan ... sesuai dengan daftar terlampir. KEDUA: SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: ... Pada tanggal: ... Pimpinan Instansi, (Nama dan Jabatan)

2. SK TUN Penetapan Pemenang Tender

Perihal: Penetapan Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa ...

Dasar:

  • Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Keputusan Kepala Dinas ... Nomor ... Tahun ... tentang Pengadaan Barang/Jasa ...
  • Hasil Evaluasi Tender Pengadaan Barang/Jasa ...

Menimbang:

  • Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tender Pengadaan Barang/Jasa ... yang telah dilakukan, ... (alasan penetapan pemenang tender)

Mengingat:

  • Pasal ... Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ...

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menetapkan ... (Nama Perusahaan) sebagai pemenang tender Pengadaan Barang/Jasa ... KEDUA: SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: ... Pada tanggal: ... Pimpinan Instansi, (Nama dan Jabatan)

3. SK TUN Penetapan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Perihal: Penetapan Pegawai Negeri Sipil ...

Dasar:

  • Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (undang-undang terkait PNS)
  • Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (peraturan pemerintah terkait PNS)
  • Keputusan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ...

Menimbang:

  • Bahwa berdasarkan hasil seleksi ... (proses seleksi PNS)
  • Bahwa ... (alasan penetapan PNS)

Mengingat:

  • Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
  • Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ...

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menetapkan ... (Nama) sebagai Pegawai Negeri Sipil ... KEDUA: SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: ... Pada tanggal: ... Pimpinan Instansi, (Nama dan Jabatan)

4. SK TUN Pemberian Izin

Perihal: Persetujuan Pemberian Izin Usaha ...

Dasar:

  • Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ...
  • Permohonan Izin Usaha ...

Menimbang:

  • Bahwa berdasarkan permohonan Izin Usaha ...
  • Bahwa ... (alasan diberikannya izin)

Mengingat:

  • Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
  • Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ...

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Memberikan persetujuan Izin Usaha ... kepada ... (Nama) dengan Nomor Izin ... KEDUA: SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: ... Pada tanggal: ... Pimpinan Instansi, (Nama dan Jabatan)

Catatan:

  • Contoh di atas hanya sebagai ilustrasi.
  • Isi dan format SK TUN dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis, tujuan, dan peraturan yang mendasarinya.
  • Pastikan Anda memahami peraturan dan prosedur yang berlaku sebelum membuat SK TUN.

Sumber Referensi:

  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah