Contoh Surat Kesepakatan Warga Dengan Pengembang

4 min read Sep 11, 2024
Contoh Surat Kesepakatan Warga Dengan Pengembang

Contoh Surat Kesepakatan Warga dengan Pengembang

Surat kesepakatan warga dengan pengembang merupakan dokumen penting yang berisi kesepakatan bersama antara warga dan pengembang mengenai pembangunan proyek di suatu wilayah. Surat ini berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan proyek pembangunan, serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

Berikut adalah contoh surat kesepakatan warga dengan pengembang yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:

SURAT KESEPAKATAN

Nomor: ....................................

Perihal: Kesepakatan Pembangunan ..................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

  1. Pihak Pertama:

    • Nama: .........................................
    • Jabatan: .........................................
    • Mewakili: .........................................
    • Alamat: .........................................
  2. Pihak Kedua:

    • Nama: .........................................
    • Jabatan: .........................................
    • Mewakili: .........................................
    • Alamat: .........................................

Menyatakan telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1: Latar Belakang

  1. Pihak Kedua berencana membangun .................................. di wilayah ..................................
  2. Pihak Pertama selaku warga yang berdomisili di wilayah tersebut berhak mengetahui dan memberikan masukan terkait rencana pembangunan.

Pasal 2: Ruang Lingkup Kesepakatan

Surat kesepakatan ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

  1. Lokasi dan Jenis Pembangunan: ..................................
  2. Luas dan Tinggi Bangunan: ..................................
  3. Fasilitas Umum: ..................................
  4. Rencana Pengadaan Lahan: ..................................
  5. Prosedur dan Jadwal Pembangunan: ..................................
  6. Pemberian Kompensasi: ..................................
  7. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan: ..................................

Pasal 3: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama berhak:

  1. Memperoleh informasi lengkap terkait rencana pembangunan.
  2. Memberikan masukan dan saran terhadap rencana pembangunan.
  3. Mendapatkan kompensasi atas pengadaan lahan sesuai kesepakatan.
  4. Meminta pertanggungjawaban Pihak Kedua atas pelanggaran kesepakatan.

Pihak Pertama berkewajiban:

  1. Memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.
  2. Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan.
  3. Menjalankan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Pasal 4: Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua berhak:

  1. Melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang disepakati.
  2. Memperoleh izin dan legalitas pembangunan dari pihak berwenang.
  3. Meminta bantuan dan dukungan dari Pihak Pertama dalam pelaksanaan pembangunan.

Pihak Kedua berkewajiban:

  1. Memberikan informasi lengkap dan transparan kepada Pihak Pertama.
  2. Menjalankan pembangunan sesuai rencana yang telah disepakati.
  3. Memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan.
  4. Bertanggung jawab atas dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pasal 5: Penyelesaian Sengketa

Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Pasal 6: Pengesahan dan Penandatanganan

Surat kesepakatan ini disusun dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal .................................. di ..................................

Pihak Pertama: Pihak Kedua:

(........................................) (........................................)

Saksi:

  1. ........................................
  2. ........................................

Catatan:

  • Contoh surat kesepakatan ini hanya sebagai panduan dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.
  • Pastikan Anda berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan isi surat kesepakatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga contoh surat ini bermanfaat!

Related Post