Contoh Surat Kuasa Gugatan Gono Gini
Berikut adalah contoh surat kuasa gugatan gono gini:
SURAT KUASA
Nomor : .../KUASA/...../....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pemberi Kuasa] Tempat dan Tanggal Lahir : [Tempat dan Tanggal Lahir Pemberi Kuasa] Jenis Kelamin : [Jenis Kelamin Pemberi Kuasa] Agama : [Agama Pemberi Kuasa] Pekerjaan : [Pekerjaan Pemberi Kuasa] Alamat : [Alamat Pemberi Kuasa]
Selanjutnya disebut sebagai "PEMBERI KUASA"
Memberikan kuasa kepada:
Nama : [Nama Penerima Kuasa] Tempat dan Tanggal Lahir : [Tempat dan Tanggal Lahir Penerima Kuasa] Jenis Kelamin : [Jenis Kelamin Penerima Kuasa] Agama : [Agama Penerima Kuasa] Pekerjaan : [Pekerjaan Penerima Kuasa] Alamat : [Alamat Penerima Kuasa]
Selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA"
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan hal-hal berikut:
- Mengajukan gugatan perceraian terhadap [Nama Tergugat] di Pengadilan Agama [Nama Pengadilan Agama].
- Mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) yang meliputi:
- [Daftar harta bersama yang ingin digugat]
- Melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk membela kepentingan Pemberi Kuasa dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama.
- Menerima segala surat dan dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.
- Menandatangani surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.
- Melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali jika diperlukan.
Kuasa ini diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku sampai gugatan ini diputus.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
[Tempat dan Tanggal]
[Tanda Tangan Pemberi Kuasa]
[Nama Tertera]
[Stempel]
[Tanda Tangan Penerima Kuasa]
[Nama Tertera]
Catatan:
- Surat kuasa ini harus dibuat di atas kertas bermaterai.
- Surat kuasa ini harus ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa di hadapan saksi yang sah.
- Pemberi Kuasa harus melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga.
Disclaimer:
Contoh surat kuasa ini hanya sebagai panduan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat. Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapatkan nasihat hukum yang lebih tepat.
