Contoh Surat Permohonan Keringanan Pembayaran PBB
Berikut adalah contoh surat permohonan keringanan pembayaran PBB yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
Kepada Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota [Nama Kabupaten/Kota] [Alamat Kantor]
Perihal: Permohonan Keringanan Pembayaran PBB Tahun [Tahun]
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama : [Nama Lengkap]
- Alamat : [Alamat Lengkap]
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : [Nomor NPWP]
Mengajukan permohonan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun [Tahun] atas objek pajak dengan data sebagai berikut:
- Nomor Objek Pajak : [Nomor Objek Pajak]
- Lokasi : [Lokasi Objek Pajak]
- Luas Tanah : [Luas Tanah] m²
- Luas Bangunan : [Luas Bangunan] m²
Alasan permohonan keringanan:
[Jelaskan alasan Anda mengajukan permohonan keringanan pembayaran PBB. Contohnya:
- Kehilangan mata pencaharian akibat PHK
- Bencana alam yang mengakibatkan kerusakan properti
- Penyakit serius yang membutuhkan biaya pengobatan besar
- Alasan lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan terkait PBB]
Bersama surat ini, saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
- [Daftar dokumen pendukung, contoh:
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa
- Bukti kehilangan mata pencaharian (jika ada)
- Surat keterangan dokter (jika ada)
- Dokumentasi kerusakan properti akibat bencana alam (jika ada)
- Dokumen pendukung lain yang relevan]
Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda Tangan]
[Nama Lengkap]
Catatan:
- Isi surat ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan alasan permohonan Anda.
- Pastikan Anda melampirkan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan permohonan keringanan.
- Segera hubungi Kantor Badan Pendapatan Daerah untuk informasi lebih lanjut terkait prosedur pengajuan permohonan keringanan PBB.
- Periksa kembali surat permohonan sebelum Anda kirimkan untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.
Harap diingat bahwa persyaratan dan prosedur pengajuan keringanan PBB dapat berbeda di setiap daerah. Sebaiknya Anda menghubungi kantor Badan Pendapatan Daerah setempat untuk mendapatkan informasi yang akurat.
