Contoh Surat Permohonan Penundaan Eksekusi Perdata
Surat permohonan penundaan eksekusi perdata merupakan surat resmi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan eksekusi kepada pihak yang mengajukan eksekusi.
Tujuan dari surat ini adalah untuk meminta penundaan pelaksanaan eksekusi perdata berdasarkan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berikut adalah contoh surat permohonan penundaan eksekusi perdata:
Kepada Yth.
Bapak/Ibu [Jabatan] di [Instansi]
[Alamat Instansi]
Perihal: Permohonan Penundaan Eksekusi Perdata
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pemohon]
Alamat : [Alamat Pemohon]
No. Identitas : [Nomor Identitas Pemohon]
Dalam perkara perdata dengan nomor perkara [Nomor Perkara] di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan], dengan ini mengajukan permohonan penundaan eksekusi atas dasar pertimbangan sebagai berikut:
Alasan Penundaan Eksekusi
- [Alasan pertama penundaan eksekusi, contoh: sedang mengajukan upaya hukum kasasi]
- [Alasan kedua penundaan eksekusi, contoh: sedang dalam proses penyelesaian hutang kepada pihak penggugat]
- [Alasan ketiga penundaan eksekusi, contoh: adanya perjanjian damai yang belum terlaksana sepenuhnya]
Permohonan
Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan hormat kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas perkara perdata dengan nomor perkara [Nomor Perkara] tersebut di atas sampai dengan [Tanggal].
Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
[Tanda tangan Pemohon]
[Nama Lengkap Pemohon]
Catatan:
- Surat permohonan ini dapat disesuaikan dengan kasus dan kondisi masing-masing pemohon.
- Pastikan untuk menyertakan dokumen pendukung yang relevan untuk memperkuat alasan permohonan penundaan eksekusi.
- Konsultasikan dengan advokat atau konsultan hukum untuk mendapatkan bantuan dalam menyusun surat permohonan ini.
Penting: Contoh surat ini hanya sebagai panduan dan bukan pengganti konsultasi dengan ahli hukum.
