Contoh Surat Permohonan PHP ke MK
Surat permohonan Peninjauan Kembali (PK) merupakan dokumen penting yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut contoh surat permohonan PHP ke MK:
[Kop Surat]
Perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor ...
Kepada Yth.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jakarta
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama Pemohon] Alamat: [Alamat Pemohon] No. Telepon: [No. Telepon Pemohon] No. Identitas: [No. Identitas Pemohon]
Melalui kuasa hukumnya:
Nama: [Nama Kuasa Hukum] Alamat: [Alamat Kuasa Hukum] No. Telepon: [No. Telepon Kuasa Hukum] No. Identitas: [No. Identitas Kuasa Hukum]
Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... tentang ...
Dasar Permohonan:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal ... tentang ... telah berkekuatan hukum tetap.
- Pemohon menemukan bukti baru yang dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tersebut.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal ... tentang ... dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal ... tentang ... dinilai tidak adil dan merugikan hak-hak pemohon.
Bukti-bukti:
- [Daftar bukti yang diajukan]
- [Daftar bukti yang diajukan]
- [Daftar bukti yang diajukan]
Permohonan:
Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon kepada Yth. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan:
- Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini.
- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini.
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal ... tentang ....
- Menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.
Hormat kami,
[Tanda Tangan Pemohon]
[Nama Pemohon]
[Stempel Pemohon]
Catatan:
- Contoh surat ini hanya sebagai panduan dan perlu disesuaikan dengan kasus masing-masing pemohon.
- Pemohon harus menyertakan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung permohonan PK.
- Pemohon dapat menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum untuk membantu proses pengajuan PK.
Pastikan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat sebelum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi.
