Contoh Surat Keberatan Pajak PBB
Surat Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan hak yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas penetapan pajak PBB yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut adalah contoh surat keberatan pajak PBB yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah [Nama Kabupaten/Kota] [Alamat Kantor]
Perihal: Keberatan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama: [Nama Wajib Pajak]
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): [NPWP]
- Alamat: [Alamat Wajib Pajak]
Dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun [Tahun Pajak] dengan Nomor Objek Pajak (NOP): [NOP] atas dasar alasan sebagai berikut:
- [Uraikan alasan pertama keberatan Anda secara detail dan spesifik, contohnya: Nilai jual objek pajak yang tertera pada SPPT PBB tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak di pasaran.]
- [Uraikan alasan kedua keberatan Anda secara detail dan spesifik, contohnya: Terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak PBB yang tertera pada SPPT PBB.]
- [Uraikan alasan ketiga keberatan Anda secara detail dan spesifik, contohnya: Objek pajak tersebut telah mengalami kerusakan sehingga nilai jualnya menurun.]
Sebagai bukti atas keberatan ini, saya lampirkan:
- [Lampiran 1: Fotokopi SPPT PBB yang dipersoalkan]
- [Lampiran 2: Dokumen pendukung lainnya seperti bukti kepemilikan, hasil appraisal, dll.]
Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Bapak/Ibu dapat meninjau kembali penetapan pajak PBB Tahun [Tahun Pajak] dengan Nomor Objek Pajak (NOP): [NOP] dan memberikan keputusan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat keberatan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda Tangan]
[Nama Wajib Pajak]
Catatan:
- Isi dan format surat keberatan dapat disesuaikan dengan kondisi dan alasan keberatan masing-masing wajib pajak.
- Pastikan Anda menyertakan dokumen pendukung yang relevan untuk memperkuat alasan keberatan.
- Surat keberatan diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SPPT PBB.
- Surat keberatan dapat diajukan secara langsung atau melalui pos ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.
Perlu diingat bahwa ini hanyalah contoh surat keberatan. Anda dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau petugas Bapenda setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat terkait proses pengajuan keberatan pajak PBB.
