Contoh Surat Keberatan PBB
Surat Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada instansi pajak (dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah) untuk menyatakan keberatannya terhadap besaran pajak PBB yang ditetapkan. Surat ini diajukan ketika wajib pajak merasa bahwa besaran pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan kondisi objek pajak.
Berikut adalah contoh surat keberatan PBB:
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten/Kota ...
Perihal : Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [Nama Wajib Pajak]
Alamat: [Alamat Wajib Pajak]
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): [Nomor NPWP]
Nomor Objek Pajak: [Nomor Objek Pajak]
Dengan ini mengajukan surat keberatan atas penetapan PBB Tahun ... atas objek pajak dengan Nomor Objek Pajak ... dengan alasan sebagai berikut:
- [Alasan Keberatan]
- Contoh: Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB tidak sesuai dengan kondisi riil objek pajak.
- Contoh: Terdapat kesalahan dalam perhitungan luas tanah objek pajak.
- Contoh: Terdapat kesalahan dalam penggolongan jenis bangunan objek pajak.
- [Alasan Keberatan]
- Contoh: Terdapat kesalahan dalam penulisan Nomor Objek Pajak.
- Contoh: Terdapat kesalahan dalam penulisan alamat objek pajak.
- [Alasan Keberatan]
- Contoh: Objek pajak tidak dapat diakses karena [sebutkan alasan, misalnya jalan rusak, tergenang air, dll.] sehingga objek pajak tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sebagai bukti pendukung, saya lampirkan:
- [Dokumen Pendukung 1]
- [Dokumen Pendukung 2]
- [Dokumen Pendukung 3]
Demikian surat keberatan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan pertimbangannya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama Wajib Pajak]
[Tanda Tangan]
[Stempel]
Catatan:
- Pastikan nomor objek pajak dan NPWP yang tercantum dalam surat keberatan sudah benar.
- Sebutkan dengan jelas dan detail alasan keberatan Anda.
- Lampirkan dokumen pendukung yang relevan untuk memperkuat alasan keberatan.
- Kirimkan surat keberatan ke Kantor Badan Pendapatan Daerah setempat dengan cara langsung atau melalui pos.
- Pastikan surat keberatan Anda diterima oleh pihak Badan Pendapatan Daerah.
Penting:
- Surat keberatan PBB harus diajukan paling lambat 30 hari setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan.
- Anda berhak mendapatkan penjelasan dari Badan Pendapatan Daerah terkait dengan proses penyelesaian keberatan Anda.
Semoga contoh surat keberatan PBB ini bermanfaat.
