Contoh Surat Kuasa Substitusi Pidana
Surat kuasa substitusi pidana adalah surat yang diberikan oleh seorang terdakwa kepada seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya untuk melakukan substitusi pidana. Substitusi pidana sendiri adalah penggantian pidana pokok dengan pidana lain yang lebih ringan, seperti pidana kerja sosial atau pidana denda.
Berikut ini contoh surat kuasa substitusi pidana:
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Terdakwa] Tempat dan Tanggal Lahir : [Tempat dan Tanggal Lahir Terdakwa] Alamat : [Alamat Terdakwa] Nomor Identitas : [Nomor Identitas Terdakwa]
Dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada:
Nama : [Nama Kuasa Hukum] Alamat : [Alamat Kuasa Hukum] Nomor Identitas : [Nomor Identitas Kuasa Hukum]
Untuk dan atas nama saya, bertindak sebagai Kuasa Hukum saya dalam perkara pidana dengan Nomor Perkara: [Nomor Perkara] di Pengadilan Negeri [Nama Pengadilan]
Dengan kewenangan sebagai berikut:
- Memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan pidana substitusi terhadap saya atas perkara pidana yang sedang saya hadapi.
- Memilih bentuk substitusi pidana yang paling tepat sesuai dengan kondisi dan kemampuan saya.
- Menandatangani semua dokumen dan surat yang berkaitan dengan permohonan substitusi pidana.
- Melakukan semua hal yang diperlukan untuk mewujudkan substitusi pidana atas nama saya.
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
[Tempat], [Tanggal]
Hormat saya,
[Tanda Tangan Terdakwa]
[Nama Terdakwa]
Catatan:
- Contoh surat kuasa di atas hanya sebagai panduan dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing kasus.
- Pastikan untuk memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam membuat surat kuasa substitusi pidana.
- Dianjurkan untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara yang berpengalaman dalam menangani perkara pidana.
- Surat Kuasa harus ditandatangani oleh Terdakwa di hadapan Petugas Kepolisian atau Penghulu.
- Surat Kuasa harus dilengkapi dengan Identitas Terdakwa dan Kuasa Hukum.
- Surat Kuasa harus dilampirkan dalam berkas perkara.
Perlu diingat, bahwa permohonan substitusi pidana merupakan hak dari terdakwa. Terdakwa berhak untuk mengajukan permohonan substitusi pidana kepada majelis hakim, dan hakim berwenang untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak.
