Contoh Surat Pemberhentian Anggota Partai Politik

3 min read Oct 06, 2024
Contoh Surat Pemberhentian Anggota Partai Politik

Contoh Surat Pemberhentian Anggota Partai Politik

Surat pemberhentian anggota partai politik merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh partai politik untuk menyatakan bahwa seorang anggota telah diberhentikan dari keanggotaannya. Surat ini biasanya dikeluarkan atas dasar pelanggaran terhadap AD/ART partai, ketidakpatuhan terhadap keputusan partai, atau alasan lainnya yang dibenarkan oleh partai.

Berikut adalah contoh surat pemberhentian anggota partai politik:

SURAT PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Nomor: ... Perihal: Pemberhentian Keanggotaan

Kepada Yth. Bapak/Ibu [Nama Anggota] [Alamat Anggota]

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai [Nama Partai] tanggal [Tanggal Rapat] yang membahas tentang pelanggaran terhadap [Sebutkan Pasal AD/ART atau Alasan Pemberhentian], maka dengan ini kami memberitahukan bahwa Saudara/Saudari [Nama Anggota] dinyatakan diberhentikan dari keanggotaan Partai [Nama Partai] terhitung sejak tanggal [Tanggal Pemberhentian].

Pemberhentian ini berdasarkan pada [Sebutkan Pasal AD/ART atau Alasan Pemberhentian].

Surat pemberhentian ini dibuat sebagai bukti resmi dan untuk diketahui oleh semua pihak terkait.

Demikian surat pemberhentian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Nama Ketua Umum Partai] Ketua Umum Partai [Nama Partai]

Catatan:

  • Isi surat dapat diubah sesuai dengan alasan dan ketentuan AD/ART partai.
  • Surat harus ditandatangani oleh ketua umum atau pejabat berwenang lainnya di partai.
  • Surat pemberhentian harus dilampiri dengan berita acara rapat pleno yang memutuskan pemberhentian anggota.
  • Surat pemberhentian dapat diberikan kepada anggota yang diberhentikan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat.

Penting untuk diingat bahwa prosedur dan format surat pemberhentian anggota partai politik dapat berbeda-beda antar partai. Oleh karena itu, sebaiknya merujuk pada AD/ART partai masing-masing untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.