Contoh Surat Pemberhentian Kepala Desa

3 min read Oct 06, 2024
Contoh Surat Pemberhentian Kepala Desa

Contoh Surat Pemberhentian Kepala Desa

Berikut ini contoh surat pemberhentian kepala desa yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:

SURAT PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Nomor : ... / ... / ... / ...

Lampiran : -

Perihal : Pemberhentian Kepala Desa ...

Kepada Yth.

Bupati ...

di ...

Dengan hormat,

Menimbang :

  1. Bahwa berdasarkan ... (alasan pemberhentian, contoh: hasil keputusan DPRD, hasil keputusan pengadilan, pengunduran diri kepala desa, meninggal dunia)
  2. Bahwa berdasarkan ... (aturan hukum yang mendasari pemberhentian, contoh: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)
  3. Bahwa berdasarkan ... (surat keputusan yang terkait dengan pemberhentian, contoh: Surat Keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala desa)

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Daerah ... tentang ...
  3. Surat Keputusan ... tentang ...

Memperhatikan :

  1. ... (Surat pernyataan pengunduran diri kepala desa)
  2. ... (Surat keputusan DPRD/Pengadilan)
  3. ... (Hasil keputusan rapat/musyawarah)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pemberhentian Kepala Desa ...

Nama : ...

Nomor Induk Pegawai : ...

Terhitung mulai tanggal ...

Dasar Pemberhentian : ... (sebutkan dasar pemberhentian, contoh: hasil keputusan DPRD, hasil keputusan pengadilan, pengunduran diri, meninggal dunia)

Demikian Surat Pemberhentian Kepala Desa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

...

...

Catatan:

  • Isi contoh surat ini hanya contoh dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi.
  • Pastikan semua data yang tercantum dalam surat sudah benar dan lengkap.
  • Segera hubungi pihak terkait untuk informasi lebih lanjut.

Sumber Referensi:

  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • Peraturan Daerah setempat tentang pemerintahan desa
  • Website resmi Kementerian Dalam Negeri

Perlu diketahui bahwa proses pemberhentian kepala desa memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui dan melibatkan berbagai pihak. Pastikan untuk berkonsultasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga hukum untuk memastikan proses pemberhentian dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.