Contoh Surat Pemberhentian Kerja Perangkat Desa
Surat Pemberhentian Kerja Perangkat Desa adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk memberhentikan seorang perangkat desa dari jabatannya. Pemberhentian ini dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti:
- Masa jabatan habis
- Pengunduran diri
- Pelanggaran disiplin
- Ketidakmampuan bekerja
- Meninggal dunia
Berikut adalah contoh surat pemberhentian kerja perangkat desa:
SURAT PEMBERHENTIAN KERJA PERANGKAT DESA
Nomor: ... / ... / ... / ...
Perihal: Pemberhentian Kerja Perangkat Desa
Kepada Yth.
Bapak/Ibu ...
Di Tempat
Dengan hormat,
Berdasarkan ... (alasan pemberhentian), maka dengan ini diberitahukan bahwa saudara/saudari ... (nama perangkat desa), yang menjabat sebagai ... (jabatan perangkat desa) di Desa ... (nama desa), Kecamatan ... (nama kecamatan), Kabupaten ... (nama kabupaten), diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak ... (tanggal).
Sebagai konsekuensi dari pemberhentian ini, saudara/saudari ... berhak menerima:
- ... (tunjangan/gaji)
- ... (lain-lain)
Surat pemberhentian ini dibuat sebagai bukti dan dasar hukum untuk menghentikan tugas dan kewajiban saudara/saudari ... sebagai perangkat desa di Desa ... (nama desa).
Demikian surat pemberhentian ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami,
Kepala Desa ...
... (nama kepala desa)
... (tanda tangan)
... (stempel)
Catatan:
- Isi surat dapat disesuaikan dengan alasan pemberhentian dan peraturan yang berlaku di desa tersebut.
- Surat ini harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan diberi stempel desa.
- Surat pemberhentian harus disampaikan kepada yang bersangkutan.
Selain contoh surat di atas, beberapa hal perlu diperhatikan:
- Prosedur Pemberhentian: Pastikan proses pemberhentian perangkat desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik peraturan desa maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Alasan Pemberhentian: Sebutkan alasan pemberhentian dengan jelas dan spesifik dalam surat.
- Hak dan Kewajiban: Jelaskan hak dan kewajiban perangkat desa yang diberhentikan, termasuk hak atas tunjangan atau gaji yang belum diterima.
Pastikan proses pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan adil dan transparan. Konsultasikan dengan pihak terkait, seperti BPD atau Camat, jika diperlukan.
