Contoh Surat Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
Surat penjatuhan hukuman disiplin PNS adalah surat resmi yang berisi keputusan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seorang PNS. Surat ini merupakan langkah formal yang harus diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar aturan.
Berikut adalah contoh surat penjatuhan hukuman disiplin PNS:
SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Nomor: ... / ... / ... / ... / ...
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
MEMPERHATIKAN:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS Nomor ... tanggal ...;
- Pertimbangan bahwa ... (nama PNS) ... telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana diatur dalam ... (pasal dan ayat peraturan yang dilanggar);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS
Pasal 1
- Menjatuhkan hukuman disiplin ... (jenis hukuman, contoh: penurunan pangkat setingkat lebih rendah) kepada ... (nama PNS) ..., NIP ...;
- Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku efektif sejak tanggal ... (tanggal);
- Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijatuhkan berdasarkan ... (alasan, contoh: pelanggaran terhadap ... pasal ... ayat ... Peraturan ...).
Pasal 2
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait.
Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
... (Nama dan Jabatan)
Catatan:
- Contoh di atas hanya contoh dasar. Isi dan format surat dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan peraturan yang dilanggar.
- Pastikan untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Surat ini harus ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diberikan kepada PNS yang bersangkutan.
Penting untuk diingat bahwa surat ini merupakan dokumen resmi yang memiliki konsekuensi hukum. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, PPK harus memastikan bahwa prosedur dan persyaratan hukum telah dipenuhi dengan benar.
