Contoh Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar pembayaran atas kewajiban keuangan suatu instansi. SPM umumnya dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran setelah proses verifikasi dan validasi atas tagihan atau permintaan pembayaran. Berikut adalah contoh SPM:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor : SPM/001/FKIP/UNJ/2023
Tanggal : 01 Maret 2023
Perihal : Permintaan Pembayaran Honorarium Dosen
Kepada Yth.
Bendahara Pengeluaran
Universitas Negeri Jakarta
di Tempat
Dasar:
- Surat Permohonan Pembayaran Honorarium Dosen Nomor: 002/FKIP/UNJ/2023, tanggal 28 Februari 2023.
- Daftar hadir dan presensi Dosen FKIP UNJ bulan Februari 2023.
Dengan ini, kami memerintahkan Saudara untuk membayar honorarium dosen sebagaimana rincian berikut:
| Nama Dosen | Jabatan | Jumlah Jam | Tarif/Jam | Total |
|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | Dosen | 24 | Rp. 100.000 | Rp. 2.400.000 |
| Sri Wahyuni | Dosen | 16 | Rp. 100.000 | Rp. 1.600.000 |
| Ahmad Maulana | Dosen | 32 | Rp. 100.000 | Rp. 3.200.000 |
| Total | Rp. 7.200.000 |
Total pembayaran : Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
Keterangan:
- Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening Bank Mandiri No. 1234567890 atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Rincian pembayaran terlampir.
Demikian surat perintah membayar ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Jakarta
Dr. (Nama Dekan)
NIP. 1234567890
Catatan:
- Contoh di atas hanya ilustrasi, Anda dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan format surat di instansi Anda.
- Pastikan data dan informasi pada SPM sudah benar dan sesuai dengan dokumen pendukung.
- Simpanlah SPM dan dokumen pendukungnya dengan baik sebagai bukti pembayaran.
Fungsi Surat Perintah Membayar
Berikut adalah beberapa fungsi utama SPM:
- Sebagai dasar pembayaran: SPM menjadi dasar bagi bendahara untuk mengeluarkan dana dan melakukan pembayaran.
- Sebagai bukti pertanggungjawaban: SPM berfungsi sebagai bukti bahwa pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Sebagai alat kontrol: SPM dapat digunakan untuk mengontrol dan memonitor penggunaan dana di suatu instansi.
- Sebagai dokumen legal: SPM merupakan dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses audit atau pemeriksaan keuangan.
Tahapan Penyusunan SPM
Proses pembuatan SPM umumnya melalui tahapan berikut:
- Permintaan Pembayaran: Pihak yang berhak mengajukan permintaan pembayaran atas kewajiban keuangan instansi.
- Verifikasi dan Validasi: Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendukung yang diajukan.
- Penyusunan SPM: Setelah diverifikasi dan divalidasi, bendahara pengeluaran membuat SPM berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.
- Penandatanganan SPM: SPM ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, seperti kepala bagian keuangan atau bendahara pengeluaran.
- Penyerahan SPM: SPM diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk diproses lebih lanjut.
Tips Membuat SPM
- Gunakan bahasa yang resmi dan mudah dipahami.
- Isi SPM dengan data dan informasi yang lengkap dan benar.
- Pastikan SPM ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Simpan SPM dan dokumen pendukungnya dengan baik.
Semoga contoh surat perintah membayar dan penjelasannya bermanfaat!
