Contoh Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang berisi perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas suatu tagihan. SPM biasanya digunakan untuk pembayaran atas barang, jasa, atau kegiatan yang telah dipesan atau dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah.
Berikut ini adalah contoh surat perintah membayar:
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Nomor: ... / ... / ... / ...
Perihal: Perintah Membayar ...
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: ... Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kerja: ...
Menerangkan bahwa:
Berdasarkan ... (Surat Perjanjian, Kontrak, Surat Pesanan, atau Dokumen Lainnya) nomor ... tanggal ... tentang ...
Telah dilakukan ... (uraian pekerjaan, penyerahan barang, atau layanan) oleh:
Nama: ... Alamat: ... NPWP: ...
Dengan ... (rincian jumlah pembayaran)
Maka, dengan ini memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut sebesar ... (nominal pembayaran) rupiah.
Rincian Pembayaran:
- Nama Rekening: ...
- Nomor Rekening: ...
- Nama Bank: ...
Demikian surat perintah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
... (Tanda Tangan dan Nama Terang)
... (Jabatan)
... (Tanda Tangan dan Nama Terang)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
... (Nama dan Jabatan)
Catatan:
- Isi contoh SPM di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pastikan data pada SPM benar dan lengkap.
- SPM harus ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- SPM merupakan dokumen penting dan harus disimpan dengan baik.
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menyusun SPM:
- Pastikan nomor SPM sudah sesuai dengan format yang berlaku di instansi.
- Perihal SPM harus jelas dan menggambarkan maksud dari pembayaran.
- Uraian pekerjaan, penyerahan barang, atau layanan harus jelas dan sesuai dengan dokumen perjanjian/kontrak/pesanan.
- Jumlah pembayaran harus sesuai dengan perhitungan dan dokumen pendukung.
- Data rekening bank harus benar dan lengkap.
- Tanda tangan PPK dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa harus jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kesimpulan:
SPM merupakan dokumen penting dalam proses pembayaran atas tagihan di instansi pemerintah. Dengan memahami contoh dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun SPM, diharapkan proses pembayaran dapat dilakukan dengan tepat dan efisien.
