Contoh Surat Perjanjian Peminjaman Lahan
Berikut contoh surat perjanjian peminjaman lahan yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
SURAT PERJANJIAN PEMINJAMAN LAHAN
Nomor: ...
Tanggal: ...
Yang bertanda tangan di bawah ini:
-
Nama: ........................................ Alamat: ........................................ Jabatan: ........................................ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: ........................................ (Pihak Pertama)
-
Nama: ........................................ Alamat: ........................................ Jabatan: ........................................ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: ........................................ (Pihak Kedua)
Bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".
Menimbang:
- Bahwa Pihak Pertama memiliki sebidang tanah seluas ................... (sebutkan luas) meter persegi yang berlokasi di ..................... (sebutkan alamat lengkap);
- Bahwa Pihak Kedua membutuhkan sebidang lahan untuk .................... (sebutkan tujuan peminjaman);
- Bahwa Pihak Kedua mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk meminjam lahan milik Pihak Pertama;
- Bahwa Pihak Pertama menyetujui permohonan Pihak Kedua untuk meminjamkan lahannya;
Maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Peminjaman Lahan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1. Objek Perjanjian
Objek dari Perjanjian ini adalah peminjaman lahan seluas ................... (sebutkan luas) meter persegi, yang berlokasi di ..................... (sebutkan alamat lengkap), yang dimiliki oleh Pihak Pertama untuk digunakan oleh Pihak Kedua untuk .................... (sebutkan tujuan peminjaman).
Pasal 2. Masa Peminjaman
Masa peminjaman lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama ................... (sebutkan jangka waktu) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
Pasal 3. Kewajiban Pihak Pertama
Pihak Pertama berkewajiban untuk:
- Memberikan lahan yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pihak Kedua sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
- Menjamin keabsahan kepemilikan lahan yang dipinjamkan kepada Pihak Kedua;
- Membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan pihak ketiga terkait dengan penggunaan lahan yang dipinjamkan.
Pasal 4. Kewajiban Pihak Kedua
Pihak Kedua berkewajiban untuk:
- Menggunakan lahan yang dipinjamkan sesuai dengan tujuan peminjaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 1;
- Menjaga kelestarian dan kebersihan lahan yang dipinjamkan;
- Membayar biaya .................... (sebutkan jenis biaya, contoh: sewa) sebesar .................... (sebutkan nominal) per .................... (sebutkan jangka waktu);
- Mengembalikan lahan yang dipinjamkan kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik sesuai dengan kondisi awal pada saat serah terima, kecuali terjadi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam;
- Memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.
Pasal 5. Sanksi
Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melanggar wajib membayar denda sebesar .................... (sebutkan nominal) dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran tersebut.
Pasal 6. Penyelesaian Sengketa
Segala sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
Pasal 7. Ketentuan Lain
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar, masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar dengan kekuatan hukum yang sama.
- Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
Demikian Perjanjian Peminjaman Lahan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal dan tempat yang tersebut di atas.
Pihak Pertama Pihak Kedua
.............................. ..............................
(Nama & Tanda Tangan) (Nama & Tanda Tangan)
Saksi-Saksi:
- ..............................
- ..............................
Catatan:
- Isi dan poin-poin dalam surat perjanjian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa isi dan format surat perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
