Contoh Surat Permohonan Perlindungan Hukum Kepada Kapolri
Surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolri ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta perlindungan dan bantuan dalam menghadapi ancaman atau gangguan keamanan yang dialami. Surat ini umumnya diajukan ketika seseorang merasa terancam keselamatannya, hak-haknya dilanggar, atau menghadapi tindakan kekerasan atau intimidasi.
Berikut ini adalah contoh surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolri:
Kepada Yth.
Bapak Kapolri
Cq. Divisi Hubungan Masyarakat
Polri
di Jakarta
Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .............................. Alamat : .............................. No. Telp : ..............................
Dengan ini mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri atas kejadian yang menimpa saya, yaitu:
[Uraikan kronologis kejadian yang dialami secara singkat dan jelas, serta sebutkan bukti-bukti yang Anda miliki]
Atas kejadian tersebut, saya merasa sangat terancam keselamatan dan hak-hak saya. Saya telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Kapolri untuk memberikan perlindungan hukum dan bantuan kepada saya, yaitu:
- [Sebutkan permintaan bantuan dan perlindungan hukum yang Anda inginkan, contoh: untuk mengamankan diri dan keluarga, untuk menindaklanjuti laporan ke polisi, untuk mengawasi jalannya proses hukum]
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:
- [Sebutkan dokumen yang dilampirkan, contoh: fotokopi KTP, bukti kejadian, surat laporan polisi]
Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak Kapolri, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda tangan]
[Nama lengkap]
[Stempel/Cap]
Catatan:
- Surat permohonan ini hanya contoh, Anda perlu menyesuaikannya dengan kasus yang Anda alami.
- Pastikan Anda menyertakan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung permohonan Anda.
- Anda dapat menyerahkan surat ini langsung ke kantor Divisi Hubungan Masyarakat Polri atau melalui pos.
Penting untuk diingat bahwa surat ini hanyalah salah satu upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Anda juga perlu melakukan langkah-langkah lain seperti melapor ke polisi dan mengkonsultasikan kasus Anda dengan pengacara.
