Contoh Surat Permohonan Saksi Ahli Pidana
Berikut adalah contoh surat permohonan saksi ahli pidana yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri [Nama Kota]
Di Tempat
Perihal: Permohonan Saksi Ahli
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pemohon] Alamat : [Alamat Pemohon] Nomor Telepon : [Nomor Telepon Pemohon]
Dalam perkara pidana dengan nomor register perkara: [Nomor Perkara] dengan Terdakwa: [Nama Terdakwa]
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri [Nama Kota] untuk menghadirkan saksi ahli dalam persidangan perkara tersebut di atas.
Adapun alasan permohonan saksi ahli ini adalah:
[Jelaskan alasan Anda mengajukan permohonan saksi ahli, misalnya: untuk memberikan keterangan mengenai [aspek yang ingin dijelaskan oleh ahli], yang mana keterangan tersebut sangat diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil perkara, dan membantu majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.]
Saksi ahli yang kami ajukan adalah:
Nama : [Nama Saksi Ahli] Alamat : [Alamat Saksi Ahli] Profesi : [Profesi Saksi Ahli] Bidang Keahlian : [Bidang Keahlian Saksi Ahli]
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri [Nama Kota], kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
[Nama Pemohon]
Catatan:
- Anda perlu memodifikasi contoh surat ini sesuai dengan kebutuhan Anda, dengan mengganti informasi yang ada di dalam kurung siku ([...]) dengan data yang sesuai dengan kasus Anda.
- Surat ini dapat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan.
- Pastikan Anda menyertakan dokumen yang diperlukan, seperti:
- Fotokopi surat kuasa dari terdakwa atau penasehat hukumnya (jika permohonan diajukan oleh penasehat hukum)
- Surat pernyataan kesanggupan dari saksi ahli untuk memberikan keterangan
- Curriculum Vitae atau dokumen yang menunjukkan kualifikasi saksi ahli
Penting untuk diingat bahwa permohonan saksi ahli merupakan hak dari terdakwa. Namun, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.
