Contoh Surat Kuasa untuk Program Bantuan Hukum (PBH)
Surat Kuasa untuk Program Bantuan Hukum (PBH) merupakan dokumen penting yang berisi pernyataan tertulis dari seseorang (pemberi kuasa) yang memberi wewenang kepada orang lain (penerima kuasa) untuk mewakili dirinya dalam suatu perkara hukum.
Berikut contoh surat kuasa untuk PBH yang dapat Anda gunakan sebagai panduan:
SURAT KUASA
Nomor : .../..../..../....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pemberi Kuasa] Alamat : [Alamat Pemberi Kuasa] No. Telepon : [Nomor Telepon Pemberi Kuasa] No. KTP : [Nomor KTP Pemberi Kuasa]
Dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada:
Nama : [Nama Penerima Kuasa] Alamat : [Alamat Penerima Kuasa] No. Telepon : [Nomor Telepon Penerima Kuasa] No. KTP : [Nomor KTP Penerima Kuasa]
Sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili saya dalam perkara:
Perihal: [Sebutkan Singkat Perkara] Terhadap: [Sebutkan Pihak Lawan] Di Pengadilan: [Sebutkan Nama Pengadilan]
Dengan demikian, Penerima Kuasa berhak untuk:
- Mengajukan gugatan/perlawanan
- Menghadiri sidang dan memberikan keterangan
- Menandatangani surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan perkara
- Melakukan upaya hukum lainnya yang diperlukan
Kuasa ini diberikan dengan segala kewenangan dan hak yang melekat pada suatu Kuasa. Kuasa ini berlaku selama proses persidangan dan sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
[Tempat], [Tanggal]
Tanda Tangan Pemberi Kuasa
[Nama Tercetak]
Saksi-saksi:
- [Nama Saksi 1]
- [Nama Saksi 2]
Catatan:
- Isi surat kuasa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis perkara.
- Surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa di hadapan saksi.
- Pastikan surat kuasa dilengkapi dengan tanda tangan asli dari pemberi kuasa dan saksi.
- Anda dapat berkonsultasi dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai surat kuasa dan proses hukum lainnya.
Penting untuk diingat bahwa contoh surat kuasa ini hanya sebagai panduan. Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan nasihat hukum yang lebih tepat.
