Contoh Surat Kuasa Tersangka Kepada Pengacara
Surat kuasa merupakan dokumen penting yang memberikan wewenang kepada seseorang (dalam hal ini, pengacara) untuk bertindak atas nama orang lain (tersangka) dalam suatu perkara hukum. Berikut ini contoh surat kuasa tersangka kepada pengacara:
SURAT KUASA
Nomor: ...
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Tersangka] Tempat dan Tanggal Lahir : [Tempat Lahir], [Tanggal Lahir] Jenis Kelamin : [Jenis Kelamin] Agama : [Agama] Pekerjaan : [Pekerjaan] Alamat : [Alamat] Nomor Induk Kependudukan : [Nomor Induk Kependudukan]
Selaku Tersangka dalam perkara:
[Nomor Perkara]
Dengan ini memberikan kuasa kepada:
Nama : [Nama Pengacara] Alamat : [Alamat Pengacara] Nomor Telepon : [Nomor Telepon Pengacara]
Untuk mewakili saya dalam perkara tersebut di atas di hadapan:
- [Nama Institusi]
- [Nama Hakim/Jaksa/Petugas]
Dengan kewenangan sebagai berikut:
-
Kewenangan Umum:
- Meminta informasi dan salinan berkas perkara
- Mendampingi saya dalam pemeriksaan
- Mengajukan permohonan, keberatan, dan banding
- Melakukan komunikasi dengan pihak berwenang
- Menandatangani dokumen yang diperlukan
- Melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan
-
Kewenangan Khusus:
- [Kewenangan khusus yang diberikan, jika ada]
Surat kuasa ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tersangka,
[Nama Tersangka]
Saksi,
[Nama Saksi]
Catatan:
- Contoh surat kuasa ini bersifat umum dan mungkin perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasinya.
- Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang surat kuasa dan hak-hak Anda.
- Pastikan bahwa surat kuasa ditandatangani oleh tersangka dan disaksikan oleh saksi yang dapat dipercaya.
- Surat kuasa harus diserahkan kepada pihak yang berwenang agar dapat digunakan secara efektif.
Penting untuk diingat bahwa surat kuasa hanya memberikan wewenang kepada pengacara untuk bertindak atas nama tersangka, bukan untuk menggantikan hak tersangka untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam proses hukum.
