Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa Word

3 min read Oct 06, 2024
Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa Word

Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa

Surat pemberhentian perangkat desa merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk memberhentikan seorang perangkat desa dari jabatannya. Pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan karena beberapa alasan, seperti:

  • Mengundurkan diri: Perangkat desa mengajukan surat pengunduran diri.
  • Meninggal dunia: Perangkat desa meninggal dunia.
  • Penghentian sementara: Perangkat desa diberhentikan sementara karena alasan tertentu, seperti sakit atau tugas belajar.
  • Pemberhentian tetap: Perangkat desa diberhentikan secara tetap karena alasan tertentu, seperti pelanggaran kode etik, ketidakmampuan menjalankan tugas, dan sebagainya.

Berikut ini contoh surat pemberhentian perangkat desa yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:

[Nama Desa] [Alamat Desa]

Nomor: [Nomor Surat] Perihal: Pemberhentian Perangkat Desa

Kepada Yth. [Nama Perangkat Desa] [Alamat Perangkat Desa]

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil keputusan [nama rapat/instansi/lembaga] Desa [nama desa] pada tanggal [tanggal rapat/keputusan] mengenai [alasan pemberhentian] maka dengan ini diberitahukan bahwa saudara/i [nama perangkat desa] diberhentikan dari jabatannya sebagai [jabatan perangkat desa] di Desa [nama desa] terhitung mulai tanggal [tanggal pemberhentian].

[Jika diperlukan, sebutkan alasan pemberhentian lebih detail dan lampiran surat]

Demikian surat pemberhentian ini dibuat untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

[Nama Kepala Desa] [Tanda Tangan]

[Stempel Desa]

Catatan:

  • Sesuaikan dengan ketentuan di daerah masing-masing.
  • Pastikan semua informasi yang tertera dalam surat akurat dan sesuai dengan data yang ada.
  • Surat pemberhentian perangkat desa harus dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh kepala desa.
  • Anda dapat menambahkan lampiran pada surat pemberhentian ini, seperti hasil keputusan rapat atau dokumen lain yang relevan.

Penting: Artikel ini hanya contoh dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perangkat hukum desa untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat.