Contoh Surat Peringatan BPD Kepada Kepala Desa
Surat Peringatan BPD Kepada Kepala Desa merupakan salah satu bentuk upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menegur dan mengingatkan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Surat peringatan ini dibuat jika Kepala Desa dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, tata tertib desa, atau tidak melaksanakan keputusan bersama yang telah disepakati.
Berikut contoh surat peringatan yang bisa digunakan:
[Kop Surat BPD]
SURAT PERINGATAN
Nomor: [Nomor Surat]
Lampiran: -
Perihal: Peringatan Pelanggaran Tugas dan Kewajiban Kepala Desa
Kepada Yth. [Nama Kepala Desa] Kepala Desa [Nama Desa] di tempat
Dengan hormat,
Berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [Nama Desa] pada tanggal [Tanggal], kami dengan ini menyampaikan surat peringatan terkait pelanggaran tugas dan kewajiban Bapak selaku Kepala Desa [Nama Desa] yang tertuang dalam:
- [Sebutkan point-point pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa]
Hal tersebut bertentangan dengan:
- [Sebutkan peraturan/ketentuan yang dilanggar]
[Sebutkan akibat yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa]
Sehubungan dengan hal tersebut, BPD [Nama Desa] memberikan peringatan kepada Bapak untuk:
- [Sebutkan poin-poin peringatan dan sanksi yang akan diberikan jika Kepala Desa tidak mengindahkan peringatan]
Kami berharap Bapak dapat segera memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa [Nama Desa] sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata tertib desa.
Demikian surat peringatan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi Bapak.
Hormat kami,
[Nama Ketua BPD]
Ketua BPD [Nama Desa]
Catatan:
- Isi surat peringatan dapat disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa.
- Sebaiknya surat peringatan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPD.
- Setelah surat peringatan disampaikan, BPD perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Kepala Desa.
Penting:
Surat Peringatan ini hanya contoh. Penggunaan dan pengadaptasiannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dan peraturan yang berlaku. Konsultasikan dengan ahli hukum jika diperlukan.
