Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian Usaha
Berikut adalah contoh surat perjanjian kerjasama pendirian usaha yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:
PERJANJIAN KERJASAMA
PENDIRIAN USAHA
[Nama Usaha]
[Tanggal]
[Tempat]
Oleh dan diantara:
[Nama Pihak Pertama], yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA", bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berdomisili di [Alamat Pihak Pertama], dengan Nomor Identitas [Nomor Identitas Pihak Pertama].
[Nama Pihak Kedua], yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA", bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berdomisili di [Alamat Pihak Kedua], dengan Nomor Identitas [Nomor Identitas Pihak Kedua].
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" secara bersama-sama dan seterusnya disebut "PIHAK-PIHAK".
MENGINGAT:
- Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendirikan usaha dengan nama [Nama Usaha] dan membutuhkan keahlian dan modal yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran usaha tersebut.
- Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk berinvestasi dan berperan aktif dalam usaha [Nama Usaha] dan menginginkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan PIHAK PERTAMA.
MENYATAKAN:
- Bahwa PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kerjasama pendirian usaha dengan nama [Nama Usaha].
- Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa isi perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
DENGAN INI PARA PIHAK MEMBUAT PERJANJIAN KERJASAMA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1: Tujuan Perjanjian
Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengatur kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam mendirikan dan menjalankan usaha dengan nama [Nama Usaha].
Pasal 2: Bentuk Usaha
Usaha yang akan didirikan adalah [Bentuk Usaha], yang selanjutnya disebut "Usaha".
Pasal 3: Modal Usaha
- Modal awal untuk usaha ini sebesar [Jumlah Modal].
- PIHAK PERTAMA menyediakan modal sebesar [Persentase Modal Pihak Pertama], setara dengan [Jumlah Modal Pihak Pertama].
- PIHAK KEDUA menyediakan modal sebesar [Persentase Modal Pihak Kedua], setara dengan [Jumlah Modal Pihak Kedua].
Pasal 4: Pembinaan dan Pengelolaan Usaha
- PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan operasional Usaha.
- PIHAK KEDUA berhak untuk memberikan masukan dan saran mengenai strategi pengembangan Usaha.
Pasal 5: Keuntungan dan Kerugian
- Keuntungan yang diperoleh dari Usaha akan dibagi berdasarkan persentase modal yang telah disepakati, yaitu [Persentase Bagi Hasil Pihak Pertama] untuk PIHAK PERTAMA dan [Persentase Bagi Hasil Pihak Kedua] untuk PIHAK KEDUA.
- Kerugian yang dialami Usaha akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan persentase modal yang telah disepakati.
Pasal 6: Masa Berlaku Perjanjian
Perjanjian ini berlaku selama [Lama Perjanjian], terhitung sejak tanggal penandatanganan.
Pasal 7: Pemutusan Perjanjian
Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya jika:
- Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
- PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian secara bersama-sama.
- Salah satu pihak dinyatakan pailit atau bangkrut.
Pasal 8: Penyelesaian Sengketa
Segala sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara PARA PIHAK. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri [Nama Kota].
Pasal 9: Ketentuan Lain
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap [Jumlah Rangkap] yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Segala perubahan atau tambahan atas perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Pasal 10: Penutup
Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal dan tempat yang telah disebutkan di atas.
PIHAK PERTAMA
[Nama Pihak Pertama]
PIHAK KEDUA
[Nama Pihak Kedua]
Saksi
[Nama Saksi 1]
[Nama Saksi 2]
Catatan:
- Silahkan ganti semua bagian yang terdapat tanda kurung siku ([...]) dengan informasi yang sesuai.
- Perjanjian kerjasama ini hanyalah contoh. Anda mungkin memerlukan modifikasi dan penambahan pasal sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua pihak.
- Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan perjanjian kerjasama Anda sah dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- Perjanjian ini sebaiknya dicatat di notaris untuk meningkatkan keabsahan dan kekuatan hukum.
