Contoh Surat Kuasa LHKPN
Surat kuasa LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah surat resmi yang diberikan oleh seorang Penyelenggara Negara kepada orang lain untuk mengurus dan/atau menyerahkan LHKPN atas namanya.
Berikut adalah contoh surat kuasa LHKPN:
SURAT KUASA
Nomor : ...
Yang Menyerahkan Kuasa
Nama : [Nama Penyelenggara Negara] Jabatan : [Jabatan Penyelenggara Negara] Alamat : [Alamat Penyelenggara Negara]
Yang Menerima Kuasa
Nama : [Nama Penerima Kuasa] Jabatan : [Jabatan Penerima Kuasa] Alamat : [Alamat Penerima Kuasa]
Dasar
Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Penyampaian LHKPN, maka dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Menyerahkan Kuasa
Kepada : [Nama Penerima Kuasa]
Untuk dan atas nama saya untuk :
- Mengurus dan/atau menyerahkan LHKPN tahun [Tahun LHKPN]
- [Tuliskan hal lain yang ingin dikuasakan]
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menyerahkan Kuasa
[Tanda Tangan Penyelenggara Negara]
[Nama Penyelenggara Negara]
Yang Menerima Kuasa
[Tanda Tangan Penerima Kuasa]
[Nama Penerima Kuasa]
Catatan:
- Isi surat kuasa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kewajiban yang ingin dikuasakan.
- Surat kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- Surat kuasa harus disertakan saat proses pengurusan dan/atau penyerahan LHKPN.
- Pastikan Penerima Kuasa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang LHKPN.
- Dianjurkan untuk menyertakan fotokopi KTP dan dokumen pendukung lainnya sebagai lampiran surat kuasa.
Penting untuk Diingat:
- Penyerahan Kuasa: Penyelenggara Negara wajib menandatangani surat kuasa dengan jelas dan lengkap.
- Penerimaan Kuasa: Penerima kuasa harus menerima surat kuasa dengan jelas dan memahami isi dari surat kuasa tersebut.
- Kewenangan Penerima Kuasa: Penerima Kuasa hanya memiliki kewenangan sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa.
- Tanggung Jawab: Penyelenggara Negara tetap bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan dalam LHKPN meskipun pengurusan dan/atau penyerahan LHKPN dilakukan oleh Penerima Kuasa.
Saran:
- Konsultasikan dengan Instansi terkait: Konsultasikan dengan instansi terkait seperti KPK atau BKN mengenai tata cara dan persyaratan pengurusan LHKPN.
- Perhatikan Deadlines: Pastikan LHKPN diserahkan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- Simpan Dokumen: Simpan dengan baik semua dokumen terkait LHKPN dan surat kuasa sebagai bukti.
Artikel ini hanya contoh dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Silahkan berkonsultasi dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat.
