Contoh Surat Pemecahan PBB
Surat pemecahan PBB adalah surat yang digunakan untuk meminta pemecahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tertunggak. Surat ini biasanya ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.
Berikut adalah contoh surat pemecahan PBB:
[Nama Pemohon]<br> [Alamat Pemohon]<br> [Nomor Telepon]
Kepada Yth.<br> Kepala Badan Pendapatan Daerah [Nama Daerah]<br> di Tempat
Perihal: Permohonan Pemecahan PBB
Dengan hormat,
Melalui surat ini, saya, [Nama Pemohon], dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) [Nomor NPWP], mengajukan permohonan pemecahan pembayaran PBB untuk [Tahun Pajak] atas objek tanah dan/atau bangunan dengan [Nomor Objek Pajak].
Alasan permohonan pemecahan PBB:
- [Sebutkan alasan, contoh: Ketidakmampuan membayar PBB karena kondisi ekonomi yang sulit]
- [Sebutkan alasan, contoh: Terjadi kesalahan dalam perhitungan PBB]
- [Sebutkan alasan, contoh: Kehilangan bukti pembayaran PBB]
Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:
- [Lampiran, contoh: Fotocopy KTP]
- [Lampiran, contoh: Surat keterangan penghasilan]
- [Lampiran, contoh: Bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan]
Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama Pemohon]
[Tanda Tangan]
Catatan:
- [Nama Daerah] diganti dengan nama daerah tempat Anda tinggal.
- [Tahun Pajak] diganti dengan tahun pajak PBB yang ingin dipecah.
- [Nomor Objek Pajak] diganti dengan nomor objek pajak yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB.
- Isi surat harus jelas dan lengkap, serta dilengkapi dengan lampiran yang dibutuhkan.
Penting!
- Setiap daerah memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda terkait pemecahan PBB.
- Segera hubungi Bapenda setempat untuk informasi lebih lanjut.
- Konsultasikan dengan pihak yang berkompeten, seperti konsultan pajak, jika Anda mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan.
Semoga contoh surat ini membantu Anda dalam mengajukan permohonan pemecahan PBB.
