Contoh Surat Perintah Kerja Instansi Pemerintah
Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan dokumen penting dalam instansi pemerintah yang digunakan untuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SPK memuat informasi detail mengenai tugas yang diberikan, jangka waktu pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian tugas tersebut.
Berikut contoh surat perintah kerja yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah:
SURAT PERINTAH KERJA
Nomor : ...../...../...../.....
Perihal : Perintah Kerja .....
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ..... Jabatan : ..... Unit Kerja : ..... Instansi : .....
Menugaskan kepada :
Nama : ..... NIP : ..... Jabatan : ..... Unit Kerja : .....
Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
- .....
- .....
- .....
Dengan ketentuan sebagai berikut :
- .....
- .....
- .....
Pelaksanaan tugas ini dimulai pada tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
Demikian surat perintah kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan :
- .....
- .....
....., ..... ..... .....
Pimpinan/Pejabat Berwenang
.....
Keterangan :
- Nomor Surat Perintah Kerja: Menggunakan format yang telah ditetapkan oleh instansi.
- Perihal: Mencantumkan secara spesifik kegiatan yang akan dilakukan.
- Nama, Jabatan, dan Unit Kerja: Diisi dengan data yang sesuai dengan yang tertera pada surat.
- Tugas yang Dilakukan: Diuraikan secara detail dan jelas agar tidak terjadi misinterpretasi.
- Ketentuan: Mencantumkan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas.
- Jangka Waktu Pelaksanaan: Ditentukan secara spesifik agar tercipta target yang terukur.
Catatan:
- Contoh surat perintah kerja ini hanya sebagai panduan dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.
- SPK harus ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang dan diterima oleh pegawai yang ditugaskan.
- Setelah tugas selesai, pegawai yang ditugaskan wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas.
Pentingnya Surat Perintah Kerja
Surat Perintah Kerja memiliki beberapa fungsi penting dalam instansi pemerintah, antara lain:
- Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas: SPK berfungsi sebagai dasar hukum bagi pegawai untuk menjalankan tugas yang diberikan.
- Menjamin tercapainya target dan sasaran: Dengan adanya SPK, pelaksanaan tugas akan lebih terarah dan terstruktur sehingga target dan sasaran dapat tercapai dengan baik.
- Meningkatkan akuntabilitas: SPK membuat setiap pegawai dapat dipertanggungjawabkan atas tugas yang diberikan.
Dengan demikian, SPK merupakan dokumen penting yang harus disusun dengan baik dan benar agar dapat menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas di instansi pemerintah.
