Contoh Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama Anggota Polri 2024

6 min read Oct 18, 2024
Contoh Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama Anggota Polri 2024

Contoh Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama Anggota Polri 2024

Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama Anggota Polri merupakan dokumen penting yang mengatur hubungan kerja dan kewajiban antara anggota Polri dengan negara. Berikut adalah contoh surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri 2024:

SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS

Nomor : ... / ... / ... / ... / ... Tanggal : ... ... ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ... ** Pangkat : ...** ** Nrp : ...** ** Jabatan : ...** ** Alamat : ...** ** Sebagai Pejabat yang Berwenang (YBB)**

2. Nama : ... ** Pangkat : ...** ** Nrp : ...** ** Jabatan : ...** ** Alamat : ...** ** Sebagai Calon Anggota Polri (CAPOLRI)**

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian ikatan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Definisi

  1. Ikatan Dinas adalah hubungan kerja yang terjalin antara CAPOLRI dan Negara yang diatur dalam Surat Perjanjian Ikatan Dinas ini.
  2. CAPOLRI adalah calon anggota Polri yang telah dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Negara dalam hal ini diwakili oleh YBB.
  4. Masa Ikatan Dinas adalah jangka waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian ini.

PASAL 2

Hak dan Kewajiban CAPOLRI

A. Hak

  1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Mendapatkan kesempatan untuk pengembangan karier dan pendidikan.
  3. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan sosial.

B. Kewajiban

  1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan.
  2. Menjaga nama baik dan citra Polri.
  3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan adil.
  4. Menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan dan kode etik Polri.
  5. Melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.
  6. Mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan Polri.
  7. Melaksanakan ketentuan masa ikatan dinas yang telah disepakati.
  8. Menjalani masa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3

Hak dan Kewajiban Negara

A. Hak

  1. Mendapatkan jasa dan kinerja CAPOLRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Memperoleh hak untuk memutuskan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan kewajiban CAPOLRI.

B. Kewajiban

  1. Memberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Memberikan kesempatan untuk pengembangan karier dan pendidikan.
  3. Memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial.

PASAL 4

Masa Ikatan Dinas

  1. Masa ikatan dinas CAPOLRI adalah selama ... tahun terhitung sejak tanggal dilantik sebagai anggota Polri.
  2. Masa ikatan dinas dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

Pemutusan Ikatan Dinas

  1. Ikatan dinas dapat diputus sebelum berakhir masa ikatan dinas, atas dasar:
    • Pelanggaran berat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    • Pelanggaran berat terhadap kode etik Polri.
    • Ketidakmampuan untuk menjalankan tugas karena alasan medis.
    • Permohonan pengunduran diri yang disetujui oleh YBB.
  2. CAPOLRI yang diputus ikatan dinasnya wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan dan pelatihan yang telah dikeluarkan oleh negara.

PASAL 6

Penyelesaian Sengketa

  1. Sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
  2. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

Ketentuan Lain

  1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing pihak memegang satu eksemplar.
  2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ikatan dinas ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Bertanda Tangan,

Pejabat yang Berwenang

....

Calon Anggota Polri

....

Catatan:

  • Contoh surat perjanjian ini hanya sebagai panduan dan mungkin berbeda dengan versi resmi yang digunakan oleh Polri.
  • Pastikan untuk selalu merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Semoga contoh surat perjanjian ini dapat bermanfaat bagi Anda.