Contoh Surat Perjanjian Pajak Sawah

Brainly

5 min read

·

Oct 19, 2024

35

Share

Contoh Surat Perjanjian Pajak Sawah

Berikut adalah contoh surat perjanjian pajak sawah yang dapat Anda gunakan sebagai panduan:

SURAT PERJANJIAN PAJAK SAWAH

Nomor: ..............................................................................

Tanggal: ..............................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: .............................................................................. Alamat: .............................................................................. Nomor Induk Kependudukan (NIK): .............................................................................. Sebagai Pihak Pertama

2. Nama: .............................................................................. Alamat: .............................................................................. Nomor Induk Kependudukan (NIK): .............................................................................. Sebagai Pihak Kedua

Menyatakan bahwa telah mencapai kesepakatan dan perjanjian tentang Pajak Sawah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1. Pokok Perjanjian

1. Pihak Pertama adalah pemilik sawah dengan luas .............................................................................. hektar, terletak di ...............................................................................
2. Pihak Kedua adalah penyewa/penggarap sawah milik Pihak Pertama.

Pasal 2. Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan tanah sawah kepada Pihak Kedua untuk digarap.
2. Pihak Pertama bertanggung jawab atas segala macam pajak dan retribusi yang terkait dengan kepemilikan tanah sawah.

Pasal 3. Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban menggarap tanah sawah milik Pihak Pertama sesuai dengan perjanjian.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas biaya penggarapan dan perawatan tanah sawah.
3. Pihak Kedua berkewajiban membayarkan pajak sawah kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4. Pembagian Hasil Panen

1. Hasil panen dari tanah sawah tersebut akan dibagi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan perbandingan ..............................................................................
2. (Keterangan tambahan tentang pembagian hasil, seperti: jenis hasil panen, cara pembagian, dll.)

Pasal 5. Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama .............................................................................. tahun, terhitung sejak tanggal ...............................................................................
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6. Pemutusan Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat diputus sebelum jangka waktu yang ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diputus secara sepihak oleh salah satu pihak dengan alasan .............................................................................. (Contoh: wanprestasi, pelanggaran perjanjian, dll.)
3. (Ketentuan lain tentang pemutusan perjanjian, seperti: denda, kerugian, dll.)

Pasal 7. Penyelesaian Sengketa

1. Segala permasalahan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka sengketa akan diselesaikan melalui .............................................................................. (Contoh: pengadilan, lembaga arbitrase, dll.)

Pasal 8. Ketentuan Lain

1. (Ketentuan lain yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam perjanjian)
2. (Ketentuan lain yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam perjanjian)

Pasal 9. Persetujuan

Kedua belah pihak menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap .............................................................................., masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

........................................................

Pihak Kedua

........................................................

Saksi:

1. ........................................................
2. ........................................................

Catatan:

• Isi dan ketentuan dalam surat perjanjian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
• Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan saran dan bantuan dalam menyusun surat perjanjian ini.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat perjanjian pajak sawah:

• Kejelasan dan Kesesuaian: Pastikan semua ketentuan dalam perjanjian jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Kesepakatan Kedua Belah Pihak: Semua ketentuan dalam perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak.
• Bukti Tanda Tangan: Pastikan semua pihak menandatangani surat perjanjian sebagai bukti kesepakatan.
• Saksi: Sebaiknya ajak saksi untuk menyaksikan proses penandatanganan perjanjian.

Dengan memiliki surat perjanjian pajak sawah yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat menghindari sengketa dan memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.