Contoh Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak
Surat perjanjian pernyataan penyerahan anak merupakan dokumen penting yang mengatur hak asuh anak dan kewajiban para pihak terkait. Berikut contoh surat perjanjian pernyataan penyerahan anak:
SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN ANAK
Nomor: ... / ... / ... / ...
Yang bertanda tangan di bawah ini:
-
Nama: .................................................................. Alamat: ............................................................... Nomor Identitas: ................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
-
Nama: .................................................................. Alamat: ............................................................... Nomor Identitas: ................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
MENYATAKAN BAHWA:
SEBAGAI DASAR PERJANJIAN INI:
Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan [hubungan dengan anak] dari anak bernama [nama anak], lahir pada [tanggal lahir], di [tempat lahir], berjenis kelamin [jenis kelamin], yang selanjutnya disebut sebagai ANAK.
Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima dan merawat ANAK untuk [tujuan penyerahan anak].
SEBAGAI PERJANJIAN INI, PARA PIHAK MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 1 Penyerahan Anak
- PIHAK PERTAMA dengan ini secara sukarela menyerahkan ANAK kepada PIHAK KEDUA untuk [tujuan penyerahan anak].
- Penyerahan ANAK dilakukan pada tanggal [tanggal penyerahan], di [tempat penyerahan].
Pasal 2 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA berhak dan wajib merawat, mendidik, dan membimbing ANAK sesuai dengan norma agama, moral, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap ANAK dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ANAK.
- PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap ANAK.
- PIHAK KEDUA wajib menjaga privasi dan kerahasiaan ANAK.
- PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan perkembangan ANAK kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.
Pasal 3 Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
- PIHAK PERTAMA berhak untuk mengetahui perkembangan ANAK melalui laporan berkala dari PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA dapat bertemu dan berkomunikasi dengan ANAK dengan syarat tidak mengganggu hak dan kewajiban PIHAK KEDUA dalam merawat ANAK.
- PIHAK PERTAMA tidak boleh mengganggu dan/atau mencampuri hak dan kewajiban PIHAK KEDUA dalam merawat ANAK.
Pasal 4 Perubahan Perjanjian
- Perjanjian ini dapat diubah atas kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Perubahan perjanjian ini harus dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Pasal 5 Penyelesaian Sengketa
- Segala sengketa yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.
Pasal 6 Ketentuan Lainnya
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) eksemplar, masing-masing pihak menerima satu eksemplar, yang memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak.
**[Tempat], [Tanggal]
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
[Nama Lengkap] [Nama Lengkap]
[Tanda Tangan] [Tanda Tangan]
[Stempel/Cap] [Stempel/Cap]
Catatan:
- Contoh surat perjanjian ini hanya sebagai panduan.
- Pastikan untuk menyesuaikan isi surat perjanjian dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak.
- Sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapatkan bantuan dalam pembuatan surat perjanjian yang sah dan mengikat.
**Penting untuk diingat bahwa setiap kasus penyerahan anak memiliki konteks yang berbeda. **
Sangat penting untuk memahami implikasi hukum dan etika dari penyerahan anak dan berkonsultasi dengan profesional hukum untuk memastikan tindakan yang tepat.
Informasi ini bukan merupakan nasihat hukum dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti saran dari profesional hukum.
