Contoh Surat Perikatan
Surat perikatan adalah dokumen resmi yang memuat kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal. Surat ini memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.
Berikut adalah beberapa contoh surat perikatan yang umum digunakan:
1. Surat Perikatan Kerja
Surat ini digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam surat ini, tercantum poin-poin penting seperti:
- Nama dan alamat kedua belah pihak
- Jabatan yang akan dipegang oleh pekerja
- Masa kerja
- Gaji dan tunjangan yang akan diterima pekerja
- Hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja
- Ketentuan mengenai pengakhiran hubungan kerja
Contoh:
SURAT PERIKATAN KERJA
Nomor: 001/SPK/PT.ABC/I/2023
Tanggal: 10 Januari 2023
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama: [Nama Pemberi Kerja]
- Jabatan: Direktur Utama
- Alamat: [Alamat Pemberi Kerja]
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ABC
Selaku pihak pertama
Dengan:
- Nama: [Nama Pekerja]
- Alamat: [Alamat Pekerja]
- No. KTP: [Nomor KTP Pekerja]
Selaku pihak kedua
Sepakat untuk mengadakan Perikatan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1: Pekerjaan
Pihak kedua akan bekerja sebagai [Jabatan] di PT. ABC.
Pasal 2: Masa Kerja
Masa kerja Pihak kedua adalah selama [Lama Masa Kerja].
Pasal 3: Gaji dan Tunjangan
Pihak kedua akan menerima gaji sebesar [Jumlah Gaji] per bulan, dibayarkan setiap tanggal [Tanggal Pembayaran Gaji].
Pasal 4: Hak dan Kewajiban
(a) Hak Pihak Kedua:
- Mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian
- Mendapatkan cuti tahunan
- Mendapatkan jaminan sosial
- Memperoleh pelatihan dan pengembangan diri
(b) Kewajiban Pihak Kedua:
- Melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian
- Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi
- Menjaga kerahasiaan perusahaan
- Menjalankan peraturan perusahaan
Pasal 5: Pengakhiran Perikatan Kerja
- Perikatan kerja dapat diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Perikatan kerja dapat diakhiri oleh pihak pertama dengan alasan [Alasan Pengakhiran].
- Perikatan kerja dapat diakhiri oleh pihak kedua dengan alasan [Alasan Pengakhiran].
Pasal 6: Ketentuan Lainnya
[Ketentuan Tambahan]
Demikian Surat Perikatan Kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama Pihak Kedua
[Nama Pemberi Kerja] [Nama Pekerja]
[Jabatan] [Tanda Tangan]
2. Surat Perikatan Jual Beli
Surat ini digunakan untuk mengatur proses jual beli barang atau jasa. Dalam surat ini, tercantum poin-poin penting seperti:
- Nama dan alamat kedua belah pihak
- Nama barang atau jasa yang diperjualbelikan
- Harga jual
- Cara pembayaran
- Tanggal penyerahan barang atau jasa
- Syarat dan ketentuan lain
Contoh:
SURAT PERIKATAN JUAL BELI
Nomor: 001/SPJB/XYZ/I/2023
Tanggal: 10 Januari 2023
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama: [Nama Penjual]
- Alamat: [Alamat Penjual]
- Nomor KTP: [Nomor KTP Penjual]
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri
Selaku pihak pertama
Dengan:
- Nama: [Nama Pembeli]
- Alamat: [Alamat Pembeli]
- Nomor KTP: [Nomor KTP Pembeli]
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri
Selaku pihak kedua
Sepakat untuk mengadakan Perikatan Jual Beli dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1: Barang/Jasa
Pihak pertama menjual dan pihak kedua membeli [Nama Barang/Jasa].
Pasal 2: Harga
Harga jual [Nama Barang/Jasa] adalah sebesar [Jumlah Harga] rupiah.
Pasal 3: Cara Pembayaran
Pembayaran dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan cara [Cara Pembayaran] selambat-lambatnya pada tanggal [Tanggal Pembayaran].
Pasal 4: Penyerahan Barang/Jasa
Penyerahan [Nama Barang/Jasa] dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya pada tanggal [Tanggal Penyerahan].
Pasal 5: Syarat dan Ketentuan Lain
[Syarat dan Ketentuan Tambahan]
Demikian Surat Perikatan Jual Beli ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama Pihak Kedua
[Nama Penjual] [Nama Pembeli]
[Tanda Tangan] [Tanda Tangan]
3. Surat Perikatan Pinjam Meminjam
Surat ini digunakan untuk mengatur proses peminjaman uang atau barang antara dua pihak. Dalam surat ini, tercantum poin-poin penting seperti:
- Nama dan alamat kedua belah pihak
- Jumlah uang atau barang yang dipinjam
- Jangka waktu peminjaman
- Suku bunga (jika ada)
- Cara pengembalian
- Ketentuan mengenai denda keterlambatan (jika ada)
Contoh:
SURAT PERIKATAN PINJAM MEMINJAM
Nomor: 001/SPP/ABC/I/2023
Tanggal: 10 Januari 2023
Yang bertanda tangan di bawah ini:
- Nama: [Nama Pemberi Pinjaman]
- Alamat: [Alamat Pemberi Pinjaman]
- Nomor KTP: [Nomor KTP Pemberi Pinjaman]
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri
Selaku pihak pertama
Dengan:
- Nama: [Nama Peminjam]
- Alamat: [Alamat Peminjam]
- Nomor KTP: [Nomor KTP Peminjam]
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri
Selaku pihak kedua
Sepakat untuk mengadakan Perikatan Pinjam Meminjam dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1: Jumlah Pinjaman
Pihak pertama meminjamkan uang kepada pihak kedua sebesar [Jumlah Uang] rupiah.
Pasal 2: Jangka Waktu Pinjaman
Jangka waktu peminjaman adalah selama [Lama Jangka Waktu Pinjaman] bulan.
Pasal 3: Suku Bunga
Suku bunga pinjaman adalah sebesar [Persentase Suku Bunga]% per bulan.
Pasal 4: Cara Pengembalian
Pengembalian pinjaman dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan cara [Cara Pengembalian] selambat-lambatnya pada tanggal [Tanggal Pengembalian].
Pasal 5: Denda Keterlambatan
Jika pihak kedua terlambat mengembalikan pinjaman, maka pihak kedua dikenakan denda sebesar [Jumlah Denda] rupiah per hari keterlambatan.
Pasal 6: Ketentuan Lainnya
[Ketentuan Tambahan]
Demikian Surat Perikatan Pinjam Meminjam ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Pihak Pertama Pihak Kedua
[Nama Pemberi Pinjaman] [Nama Peminjam]
[Tanda Tangan] [Tanda Tangan]
Catatan:
- Contoh-contoh surat perikatan di atas hanya contoh dasar. Anda perlu memodifikasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda.
- Sebaiknya Anda berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa surat perikatan yang Anda buat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pastikan kedua belah pihak memahami isi surat perikatan dan setuju untuk menandatanganinya.
